Home »

Bisnis

» Mikro

Kantongi ISPO Bukti Perusahaan Taat Aturan

kepemilikan sertifikat ISPO pada dasarnya adalah bagaimana ketaatan pihak perusahaan perkebunan sawit pada hukum baik dari industri hilir dan hulu

Kantongi ISPO Bukti Perusahaan Taat Aturan
TRIBUN PONTIANAK/NINA SORAYA
Produk yang dihasilkan dari CPO yang telah mengantongi sertifikat RSPO. Produk ini ditampilkan dalam seminar Sehari Lebih Dekat Dengan RSPO, Selasa (13/3/2018). 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kasi Pembinaan Usaha Dinas Perkebunan Kalbar, Maya Sari menjelaskan saat ini ada 16 perusahaan perkebunan kelapa sawit di provinsi itu yang memiliki sertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

"Dari sekitar 400 perusahaan perkebunan, dan 119 perusahaan perkebunan yang memiliki HGU (hak guna usaha), baru 16 perusahaan atau sekitar 20 persen yang memiliki ISPO," ungkapnya saat menjadi satu di antara pembicara dalam Seminar Sehari Lebih Dekat Dengan RSPO, di Hotel Golden Tulip Pontianak, Selasa (13/3/2018).

Baca: Enam Perusahaan Kalbar Kantongi Serifikat RSPO

ISPO adalah sertifikat untuk perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO). Sementara RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) adalah asosiasi yang terdiri dari berbagai organisasi dari berbagai sektor industri kelapa sawit (perkebunan, pemrosesan, distributor, industri manufaktur, investor, akademisi, dan LSM bidang lingkungan) yang bertujuan mengembangkan dan mengimplementasikan standar global untuk produksi minyak sawit berkelanjutan.

"Lalu ISPO dan RSPO ini mana yang penting? Maka bisa dianologikan begini, kalau punya anak dan anaknya mau naik motor, maka si ISPO akan bilang kamu harus pakai helm patuhi aturan, nah kalau si RSPO akan katakan nanti kalau pakai helm kamu dikasi uang. Biasanya yang dikejar kan yang ada profit. Itulah market yang dikejar oleh perusahaan ini. Karena kewajiban oleh negara pembeli harus RSPO. Sementara ISPO lebih ke pemenuhan aspek hukum yang ditetapkan oleh negara kita," katanya.

Baca: Patahkan Persepsi Negatif Sawit, Ini Kata Gapki Kalbar

Padahal menurut dia, sertifikat ISPO itu wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan sawit sesuai Permentan No. 11/2015 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO).
Dalam kesempatan itu, Maya mengimbau perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kalbar secepatnya memenuhi atau memiliki ISPO sesuai aturan pada Permentan No. 11/2015, yang mewajibkan perkebunan sawit memiliki ISPO hingga 2020.

Maya menambahkan, kepemilikan sertifikat ISPO pada dasarnya adalah bagaimana ketaatan pihak perusahaan perkebunan sawit pada hukum baik dari industri hilir dan hulu, dan ISPO merupakan saringan terakhir setelah rentetan perizinan yang dikeluarkan, atau untuk melihat patuh tidaknya pihak perusahaan pada aturan yang berlaku.

Dalam kegiatan tersebut turut dihadiri Cargill Incorporated Yunita Sidauruk, Direktur RSPO Indonesia Tiur Rumondang,  Direktur Eksekutif Link-AR Borneo Agus Sutomo, Group Manager KUD Tani Subur Kalteng, Sutiyana. (nin)

Penulis: Nina Soraya
Editor: Nina Soraya
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help