Guru Honorer Non Kategori Tuntut SK Pengakuan dari Pemkab Sambas

Saifullah mengungkapkan alasan pihaknya menemui Bupati Sambas, Atbah Romin Suhaili, untuk menindaklanjuti hasil hearing dengan DPRD Sambas.

Guru Honorer Non Kategori Tuntut SK Pengakuan dari Pemkab Sambas
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/TITO RAMADHANI
Ketua Forum Guru Honorer Non Kategori (Forgonri) Kabupaten Sambas, Saifullah saat menyampaikan tuntutan SK pengakuan, kepada Bupati Sambas, Atbah Romin Suhaili di aula utama Kantor Bupati Sambas, Rabu (14/3/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Tito Ramadhani

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS - Ketua Forum Guru Honorer Non Kategori (Forgonri) Kabupaten Sambas, Saifullah mengungkapkan alasan pihaknya menemui Bupati Sambas, Atbah Romin Suhaili, untuk menindaklanjuti hasil hearing dengan DPRD Sambas pada tanggal 18 September 2017 lalu.

"Di Kantor DPRD Sambas, yang dihadiri DPRD Sambas, Disdikbud Sambas serta BKD Pemkab Sambas. Serta menindaklanjuti tanggapan Bapak Bupati yang terhormat, terkait SK untuk honorer non kategori, yang pernah diterbitkan tribunpontianak.co.id pada 2 Oktober 2017," ungkapnya kepada Bupati Sambas, Rabu (14/3/2018).

Baca: Guru Honorer Non Kategori di Sambas Geruduk Kantor Bupati

Setelah pihaknya mencermati, baik dari sejak hearing dengan DPRD Sambas hingga pada tanggapan Bupati Sambas, pihaknya menunggu kepastian tersebut diwujudkan Pemkab Sambas.

"Kami tunggu waktu itu sekitar Januari 2018 sudah ada jawaban. Tapi ternyata, sampai tanggal 31 Januari 2018 pun masih belum ada jawaban tanggapan dari Pemda," jelasnya.

Pihaknya malah terkejut, ternyata apa yang ditunggu-tunggu selama ini, keluarnya lain dari yang diharapkan.

"Ada surat edaran dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, di situ tanggal 9 Februari 2018, tentang penerbitan SK untuk kelancaran proses pencairan dana subsidi guru dan tenaga kependidikan tahun anggaran 2018. Jadi kami tidak tahu, ini dari mana datanya. Cuma kami yang mendengar, yang tidak masuk dalam kriteria tersebut, hanya ikut numpang suke saja pak," terangnya.

Dana subsidi tersebut, menurut Saifullah jumlahnya sebesar Rp 400 ribu per bulan, yang ditransfer melalui rekening bank masing-masing penerima.

"Kami guru honorer ini, sebelumnya telah di kotak-kotak oleh pemerintah pusat. Dulu nya kami ini satu, setelah pengkotak-kotakan itu, akhirnya menjadi 3," ujarnya.

Halaman
12
Penulis: Tito Ramadhani
Editor: Rizky Zulham
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved