Awas! Pemerintah Akan Blokir Ponsel Black Market di Indonesia

Sistem validasi IMEI memungkinkan pelacakan status sebuah ponsel di Tanah Air, apakah dijual secara resmi atau tidak.

Awas! Pemerintah Akan Blokir Ponsel Black Market di Indonesia
SHUTTERSTOCK
Ilustrasi 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengembangkan sistem validasi IMEI (International Mobile Equipment Identity) dalam rangka memerangi peredaran ponsel ilegal, alias black market di Indonesia.

IMEI melekat di tiap ponsel sebagai nomor identitas yang unik untuk masing-masing perangkat. Bentuknya berupa deretan nomor sepanjang 15 digit yang digunakan sebagai ID ketika tersambung ke jaringan seluler.

Sistem validasi IMEI memungkinkan pelacakan status sebuah ponsel di Tanah Air, apakah dijual secara resmi atau tidak.

Apabila tidak terdaftar dalam sistem validasi, maka bisa dipastikan bahwa perangkat tersebut ilegal.

Baca: Canon Luncurkan 10 Printer PIXMA untuk Beragam Segmentasi

Pihak Kemenperin beberapa waktu lalu mengatakan bahwa ponsel ilegal tidak akan bisa digunakan di Indonesia.

Namun, ini tidak serta merta berarti ponsel ilegal yang sudah beredar di konsumen (existing) bakal diblokir dari jaringan operator seluler, lewat identifikasi IMEI.

Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Industri Elektronik dan ICT Kemenperin, Achmad Rodjih A di sela acara Indonesia LTE Conference 2018 di Jakarta, Rabu (14/3/2018).

Mekanisme untuk melakukan pemblokiran, menurut Rodjih, berada di tangan operator seluler.

Sementara, operator seluler berada di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Kemenperin dalam hal ini berperan sebagai penyedia sarana sistem validasi untuk Kemenkominfo.

Halaman
12
Editor: Rizky Zulham
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved