Usai Sidang, Ini Tanggapan Penasehat Hukum Sugito dan Suhadi

Pihaknya mengambil kesimpulan bahwa peran keempatnya adalah sebagai pendukung pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan terdakwa Suhadi.

Usai Sidang, Ini Tanggapan Penasehat Hukum Sugito dan Suhadi
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/RIZKY PRABOWO RAHINO
Suasana sidang kempat kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) ‎Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (Alkes RSUD) Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak Tahun Anggaran 2012 di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri (PN) Pontianak, Jalan Urai Bawadi, Kota Pontianak, Selasa (13/3/2018) siang. 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rizky Prabowo Rahino

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Penasehat Hukum terdakwa Sugito dan Suhadi, Muhammad Mauluddin mengatakan berdasarkan keterangan-keterangan yang diberikan keempat saksi dalam sidang keempat dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) ‎Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (Alkes RSUD) Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak Tahun Anggaran 2012.

Pihaknya mengambil kesimpulan bahwa peran keempatnya adalah sebagai pendukung pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan terdakwa Suhadi.

“Semoga dalam pelaksanaan sidang ke depan akan muncul titik jelas dan titik terang dalam penanganan perkara Alkes ini. Ini baru pengambilan keterangan saksi dan masih berjalan. Baru 35 persen dari tahapan-tahapan sidang keseluruhan,” ungkapnya saat diwawancarai awak media usai sidang di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri (PN) Pontianak, Jalan Urai Bawadi, Kota Pontianak, Selasa (13/3/2018) sore.

Baca: Jawab Hanya Kenal Sekilas, Ini Keakraban Saksi Kedua dan Terdakwa Suhadi di Sidang Alkes

Ia menyambut positif sidang perkara ini mendapat atensi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini ditunjukkan dengan pengutusan mahasiswa-mahasiswa Untiversitas Tanjungpura yang merekam jejak perkara ini sejak awal sampai sekarang.

“Semoga saja dari kawan-kawa KPK nantinya mengambil suatu sikap dan tindakan untuk menggapai nilai kerugian yang kemungkinan dilakukan oknum-oknum lain yang terlibat dalam perkara ini. Hal ini menyakiti masyarakat Kalbar khususnya. Karena kerugian negara di sini sangat signifikan yaitu Rp 13 Miliar,” katanya.

Ia meminta penyidik kepolisian terus mengungkap orang-orang lain di balik kasus ini sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Sebab, perkara ini masih terus berjalan dan tidak berhenti di sini saja.

“Yang bertugas dan punya kewenangan adalah tim Penyidik Polda Kalbar. Yang bisa menentukan apakah ada orang-orang lain akan jadi tersangka berikutnya adalah kepolisian. Mereka punya buktinya,” tukasnya.

Penulis: Rizky Prabowo Rahino
Editor: Rizky Zulham
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help