Cara Mengetahui Survei Abal-abal di Tahun Politik

Salah satu hal yang perlu dilakukan orang adalah mempelajari track record (rekam jejak) dari lembaga yang menyelenggarakan maupun orang-orang

Cara Mengetahui Survei Abal-abal di Tahun Politik
NET
Ilustrasi 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID. JAKARTA - Biasanya, menjelang pemilihan kepala daerah, pemilihan umum, maupun pemilihan presiden, banyak jajak pendapat yang diumumkan kepada khalayak, baik tentang popularitas dan elektabilitas seorang calon atau partai maupun tentang kecenderungan para pemilih.

Dan jika Anda membaca hasil survei, seberapa jauh anda mempercayainya. Apakah anda melihatnya sebagai sebuah panduan yang bisa dipercaya atau meragukannya. Soalnya tak semua survei atau jajak pendapat bisa dipercaya karena diduga sebagian survei merupakan pesanan sehingga hasilnya disesuaikan dengan kepentingan pemesannya pula.

Dikutip dari BBC Indonesia, guru besar Psikologi Politik, Prof Dr Hamdi Muluk, yang juga menjabat anggota Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) dan Prof Dr Siti Zuhro dari Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia (LIPI), memberikan pandangan.
Kedua ahli politik itu kami ajak untuk membahas yang sering disebut sebagai 'survei abal-abal' yang dikhawatirkan malah menyesatkan dan bukan memberi panduan bagi masyarakat umum.

Apakah memang ada survei pesanan. Ada dan sebenarnya tidak ada masalah dengan survei yang dilakukan atas permintaan pihak tertentu, misalnya, untuk mengetahui bagaimana sentimen publik atas kandidat-kandidat tertentu.
"Itu sah-sah saja, sepanjang lembaga survei yang dipesan tidak melakukan kejahatan-kejahatan akademis, seperti memalsukan data, memalsukan sampling dan seterusnya," jelas Prof Hamdi.

Baca: Tahun Politik! Kompas Gramedia Komit Jaga Netralitas

"Nanti tentang hasilnya terbuka dua kemungkinan, diarahkan pada yang memesan namun bisa juga dirilis ke publik sebagai pegangan untuk, misalnya elektabilitas atau isu-isu yang publik perlu tahu," tambahnya.
Partai politik, misalnya, secara teratur melakukan survei untuk pengambilan keputusan seperti strategi kampanye dan penerimaan publik terhadap mereka atau survei yang dilakukan pemerintah maupun kepala daerah tertentu untuk menentukan arah kebijakan.

Prof Siti Zuhro juga menegaskan tidak ada masalah jika sebuah survei dilakukan berdasarkan pesanan pihak atau lembaga tertentu namun sebaiknya pendukung dana diumumkan.
"(Lembaga survei) mau secara terbuka mengatakan kepada publik siapa yang memberikan funding, siapa yang mendanai sehingga survei bisa dilakukan. Itu jauh lebih elok, lebih bisa dipertanggungjawabkan ketika pendananya disebutkan dalam publikasi," katanya. Atau survei pesanan tersebut tidak usah harus diumumkan ke publik namun terbatas untuk kalangan pihak atau lembaga bersangkutan saja.

Apa dampak survei terhadap khalayak umum. Sebuah hasil survei yang diumumkan secara terbuka tentu merupakan informasi bagi khalayak, yang bisa pula menjadi landasan-landasan dalam membuat argumentasi maupun keputusan.
"Kalau itu benar tidak ada masalah tapi kalau tidak benar tentu akan berpengaruh (buruk). Besar kecil pengaruhnya tentu masih perlu penelitian khusus," jelas Siti Zuhro.

Namun menurut Hamdi, studi memperlihatkan publik sebenarnya tidak terlalu mudah untuk dipengaruhi oleh hasil survei, karena publik melakukan penilaian tentang pelaksana survei sehingga, menurut Hamdi menegaskan publik tidak terlalu mudah untuk disetir.

Baca: MUI Harapkan Rumah Ibadah Tidak Dikotori Politik Praktis

Halaman
123
Penulis: Rihard Nelson
Editor: Rihard Nelson
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help