Pilgub Kalbar

Alat Peraga Kampanye Ditanggung Negara, Ini Analisa Pengamat Politik

Semakin banyak pasangan calon, maka akan semakin banyak pula alat peraga kampanye yang harus disediakan dan disebar.

Alat Peraga Kampanye Ditanggung Negara, Ini Analisa Pengamat Politik
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/RIDHO PANJI PRADANA
Pengamat Politik Untan, Jumadi. 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ishak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK -  Pengamat Politik yang juga Akademisi Untan, Dr Jumadi mengatakan Konsekuensi dari aturan yang mengamanatkan bahwa alat peraga kampanye ditanggung oleh negara adalah anggaran Pilkada menjadi besar.

"Semakin banyak pasangan calon, maka akan semakin banyak pula alat peraga kampanye yang harus disediakan dan disebar. Otomatis biaya Pilkada juga akan semakin bertambah," terang Jumadi, Selasa (13/3/2018).

Dalam Pilkada Kalbar kali ini, semua alat peraga kampanye ini harus disebar ke seluruh wilayah Kalbar, di 14 kabupaten - kota yang ada. Semua alat peraga, harus terpasang, bahkan sampai ke tingkat kecamatan.

"Alat peraga kampanye inipun jumlahnya harus sama jumlahnya untuk setiap pasangan calon. Tidak boleh berbeda, sehingga semua pasangan calon harus terpasang alat peraga kampanye-nya di satu titik yang sama," tambahnya.

(Baca: Warna Mata Berbeda, Gadis Cantik Ini Diperbincangkan Banyak Orang )

Untuk di Kalbar, dengan porsi Rp 3 miliaran per pasangan calon saya fikir tentu sudah dipertimbangkan dengan matang. Apalagi mengingat kondisi geografis Kalbar yang cukup luas, sehingga butuh biaya tak sedikit untuk menginformasikan kepada seluruh masyarakat tentang semua pasangan calon kepada masyarakat.

"Tentu alat peraga kampanye menjadi sangat penting. Guna memastikan setiap masyarakat mengenal dan mengetahui semua pasangan calon yang berkompetisi di Pilkada kali ini," imbuhnya.

Terkait penggunaan anggaran untuk penyediaan alat peraga kampanye ini, saya yakin KPU tentunya akan menjaga transparansinya. Apalagi ini pastinya juga akan diaudit terkait penggunaannya dan sebagainya.

Baik dari BPKP maupun BPK, pasti ada. Dengan demikian, transparansi penggunaan dananya akan terkontrol dan transparan, sehingga kita berprasangka baik terhadap KPU soal pemanfaatan dana ini.

Halaman
12
Penulis: Ishak
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help