Kekerasan Murid dan Perlindungan Guru

Menyikapi kasus tersebut, NF mesti dihukum atas perbuatannya. Supaya kasus semacam ini tidak dianggap hal biasa.

Kekerasan Murid dan Perlindungan Guru
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/DESTRIADI YUNAS JUMASANI
Nuzul Kurniawati saat dijenguk keluarga dan rekan sesama guru di RSUD Dr Soedarso, Jalan Dr Soedarso, Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (7/3/2018) pukul 10.00 WIB. Nuzul harus dirawat karena cidera akibat hantaman kursi plastik dan Hp yang dilempar NF siswa SMP Darussalam. TRIBUN PONTIANAK/DESTRIADI YUNAS JUMASANI 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Belum hilang dari ingatan kasus seorang murid SMA yang menganiaya guru kesenian di Sampang, Madura hingga tewas. Kemarin muncul lagi kasus murid menganiaya gurunya di Kota Pontianak.

Kejadian bermula saat guru pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) di SMP Darussalam, Pontianak Timur Fadilah menegur muridnya berinisial NF (15) berhenti bermain game dengan Hpnya. Di luar dugaan, NF malah menjawab kasar, "kalau kau ambil (Hp milik Nfred), aku injak-injak kau".

Sambil menangis, sang guru meningggalkan ruangan dan lapor pada guru lainnya. Nuzul Kurniawati (49) selaku Wakil Kepala Sekolah datang ke kelas mencoba menasihati NF agar bersikap sopan pada guru. Tapi NF malah menantang sambil tetap memainkan game dengan suara nyaring.

"Ngape kau ikut campur". Akhirnya Hp di tangan NF diminta. Tak disangka ia mengambil kursi dipukulkan ke kepala Nuzul, sampai Hp yang dipegangnya jatuh. NF lalu ambil Hp miliknya itu dan dilempar mengenai telinga kanan Nurul hingga pingsan.

Menyikapi kasus tersebut, NF mesti dihukum atas perbuatannya. Supaya kasus semacam ini tidak dianggap hal biasa. Namun, mengingat masih dibawah, maka hukuman yang tepat dikenakan kepadanya adalah rehabilitatif. Apalagi, penjara anak juga saat ini sudah diganti dengan Lembaga Pendidikan Khusus (LPK). Dengan dibina di lembaga tersebut, si anak bisa sadar dan tak mengulangi perbuatannya di kemudian hari.

Tindakan yang telah dilakukan sang murid dan ucapannya menantang guru itu sangat tidak bermoral. Karena itu kita sangat menyesalkan kasus tersebut. Apalagi kejadian seperti itu sudah berulang kali terjadi di negeri ini. Fenomena murid tak menghormati guru sampai melakukan penganiayaan ini membuktikan adanya kemerosotan moral di kalangan peserta didik.

Pendidikan lazimnya memberikan implikasi terhadap karakter siswa menjadi lebih baik, santun dan terdidik. Namun di zaman serba gadget sekarang, guru yang bertugas mendidik, mengajar dan mengayomi nampak kurang disegani lagi oleh muridnya. Iini menjadikan preseden yang tidak baik bagi profesi ini. Marwah guru sebagai teladan dan panutan bisa menjadi hilang akibat kondisi seperti itu.

(Baca: Dua Hotspot Masih Terpantau di Kalbar )

Kasus-kasus kriminalisasi terhadap guru telah mengganggu konsentrasi guru dalam mengajar. Guru berada dalam ketakutan karena khawatir ketika memberikan hukuman disiplin kepada siswa justru mendapatkan tindakan main hakim sendiri dari murid atau orangtua siswa atau diadukan ke aparat kepolisian atas tuduhan melanggar hak anak. Akibatnya, guru pun banyak yang apatis.

Datang ke sekolah yang penting mengajar. Ketika ada siswa yang melanggar tata tertib sekolah tidak berani menindak karena takut diadukan ke polisi.

Pemerintah harus segera mengambil langkah konkret untuk menyudahi kriminalisasi dan tindak kekerasan terhadap setiap guru. Sebenarnya perlindungan terhadap profesi guru sudah diatur secara tegas dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Pasal 39 ayat (2) aturan tersebut menyatakan bahwa guru berhak mendapat perlindungan meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, dan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

Dalam ayat selanjutnya, yang dimaksud dengan perlindungan hukum mencakup perlindungan hukum dari tindakan kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidatif, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.

(Baca: Kepala Driver Ojek Online Ini Dipukul Pria Berkumis )

Sayangnya, praktik yang terjadi di lapangan belum sepenuhnya sejalan dengan nafas aturan tersebut. Oleh karena itu, kita mendorong pemerintah untuk segera menerbitkan peraturan pemerintah (PP) terkait perlindungan guru sebagai tindak lanjut dari Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang.

Apalagi di tingkat lokal, sebenarnya Pemkot Pontianak sudah mempunyai Peraturan Daerah (Perda) Tentang Perlindungan Guru yang tertuang dalam Perda Nomor 7 tahun 2017. Dalam perda itu disebutkan perlu adanya Unit Pelayanan Hukum dan Perlindungan Guru (UPHPG) untuk melindungi guru di Pontianak. Sudah semestinya Perda tersebut diimplementasikan
agar kejadian kekerasan terhadap guru tidak terjadi lagi.

Penulis: Ahmad Suroso
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved