Himapol Ajak Masyakat Awasi Pilkada di Kalbar

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Subandi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG - Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik (Himapol) Fisip Untan, Hengki Hayatullah mengajak semua masyarakat turut serta mengawasi proses Pemilihan Umum (Pemilu) di Kalbar.

Meskipun dirinya tidak pernah khawatir pada persiapan penyelenggara Pemilu khususnya KPU dan Bawaslu Kalbar.

Lantaran selama ini sudah terbukti selalu sukses menyelenggarakan Pemilu. Meskipun ada insiden kurang menyenangkan seperti intimidasi yang dialami panitia pengawas kecamatan (Panwascam) Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya beberapa waktu lalu.

(Baca: Order Dua Item, Dapatkan Karaoke Rp 5 Ribu Perjam di Diva Family Karaoke )

“Kejadian itu sangat disayangkan dan kita minta ada tindakan tegas Kepolisian sebagai efek jera terhadap pelaku maupun pihak lain,” kata Hengki melalui pres rilisnya kepada Tribun di Ketapang, Minggu (4/3).

Ia menjelaskan Pemilu bukan sekadar urusan penyelenggaraan administrasi elektoral saja tapi juga terkait dengan kualitas. Pada sisi kualitas itu ada dua persoalan hal yang akan dihadapi dan harus menjadi konsentrasi bersama terhadap Pilkada Kalbar.

Pertama menguatnya politik identitas yang akan memicu munculnya isu bahkan konflik suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

(Baca: Hanya Dengan Pesan Nasi Goreng, Anda Free Karaoke 1 Jam di Inul Vizta KTV )

Meskipun dari sisi prilaku pemilih politik identitas itu bagian absah masuk dalam apa yang disebut dengan model sosiologis.

“Orang memilih karena kesamaan agama dan entik itu dijamin oleh Undang-undang dan sah secara demokrasi. Tetapi kalau dosisnya terlalu berlebihan maka akan menggeser prioritas kita untuk menagih para calon kepala daerah. Terutama membeberkan gagasan dan ide yang mau mereka tawarkan kepada kita,” ungkapnya

Kedua persoalan politik uang meski menurutnya masalah ini sebenarnya lebih cenderung saat  pemilihan legislative (Pileg) dibanding Pilkada. Namun saat ini trendnya cenderung naik. Ia menegasan jika politik uang ini tidak di antisipasi.

(Baca: Hairiah Harapkan Tenun Sambas Jadi Bagian Ikon Terbaik Fashion Etnik Indonesia )

Kemudian tidak ditegakkan pengaturan dan penegakkan hukumnya. Maka ia khawatir banyak politisi yang menjadi kepala daerah kemudian tersandra oleh transaksi.

“Politik uang yang saya maksudkan ini adalah yang melibatkan interaksi antara politisi dengan pemilih. Politik uang terkait dengan uang mahar, uang perahu, itu sesuatu hal yang terlalu sulit untuk dibuktikan, meskipun baunya terlalu kuat,”pungkasnya