Pilkada

Pj Gubernur Kalbar Ingatkan Sanksi Berat Bila ASN Berpolitik

ASN harus bisa menempatkan diri dalam posisi netral di tengah pesta demokrasi.

Pj Gubernur Kalbar Ingatkan Sanksi Berat Bila ASN Berpolitik
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ SYAHRONI
Pj Gubernur Kalbar, Dodi Riyadmadji. 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Prabowo

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat Doddy Riyadmadji meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk taati aturan netralitas saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2018.

Hal ini menyusul terjadinya temuan kasus ASN terlibat politik di beberapa wilayah Indonesia.

Ia tidak ingin dengar ada ASN yang harus menerima sanksi akibat langgar ketentuan ini. ASN harus bisa menempatkan diri dalam posisi netral di tengah pesta demokrasi.

"ASN harus jaga netralitas. Aturan semakin ketat," ungkapnya, Jumat (2/03/2018).

Baca: Kader AMPG Kalbar Niki Syawaludin Meninggal Dunia, Ucapan Duka Mengalir

Aturan semakin jelas dengan adanya Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/71/M.SM.00.00/2017 Tanggal 27 Desember 2017 Hal Pelaksanaan Netralitas bagi ASN pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018, Pemilihan Legislatif Tahun 2019, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

"ASN yang tidak taat ketentuan dan tidak mengindahkan aturan akan menerima sanksi tegas sesuai peraturan berlaku," terangnya.

Pasal 4 angka 15 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negari Sipil (PNS) memuat ketentuan bahwa setiap PNS dilarang memberi dukungan kepada calon kepala daerah atau wakil kepala daerah.

ASN juga tidak boleh terlibat dalam berbagai kegiatan atau aktivitas politik selama dan sesudah pelaksanaan Pilkada Serentak 2018.

Halaman
12
Penulis: Adelbertus Cahyono
Editor: Didit Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help