TribunPontianak/

Pemekaran Daerah, Ini Tanggapan Pengamat Kebijakan Publik

Pemekaran akan tercapai sepanjang ada semacam political will atau adanya kemauan politik dari pemerintah atau para pengambil kebijakan.

Pemekaran Daerah, Ini Tanggapan Pengamat Kebijakan Publik
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ RIZKY PRABOWO RAHINO
Pengamat Kebijakan Publik, DR Erdi Abidin 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rizky Prabowo Rahino

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Pengamat Kebijakan Publik, DR Erdi Abidin menyampaikan tanggapan terkait pemekaran daerah.

Simak dalam tulisan berikut ini :

“Sejalan dengan berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan banyaknya aspirasi daerah khususnya mengenai usulan pembentukan dan pemekaran daerah sebagai salah satu bentuk dalam penataan daerah.

Baca: Pemekaran Provinsi Jadi Agenda, DPD RI Akui Terkendala Hambatan Politis 

Sebagaimana diatur dalam Pasal 31 UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pemekaran daerah atau wilayah ditujukan guna mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pemekaran juga punya tujuan lain yakni mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

Baca: Enam DOB Pemekaran Kalbar Masih Tunggu Mendagri, Ini Penjelasannya

Termasuk meningkatkan daya saing nasional dan daya saing daerah, serta memelihara keunikan adat, tradisi dan budaya daerah.

Konsep pemekaran adalah bagaimana Pemda melaksanakan otonomi daerah dalam konsep pelayanan publik.

Halaman
123
Penulis: Rizky Prabowo Rahino
Editor: Dhita Mutiasari
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help