Home »

Video

Berita Video

Video Panwaslu Kapuas Hulu Sosialisasi Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang Serta Politisasi SARA

Panwaslu Kabupaten Kapuas Hulu sosialisasi pengawasan pemilu partisipasi dalam rangka deklarasi tolak dan lawan politik uang dan politisasi SARA

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Sahirul Hakim

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAPUAS HULU - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Kapuas Hulu melaksanakan sosialisasi pengawasan pemilu partisipasi dalam rangka deklarasi tolak, dan lawan politik uang dan politisasi SARA pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar tahun 2018, di Aula BPD Bank Kalbar, Rabu (14/2/2018).

Acara tersebut dibuka langsung oleh Bupati Kapuas Hulu Abang Muhammad Nasir SH, serta dihadiri Dandim 1206 Putussibau Letkol Inf Muhammad Ibnu Subroto, Ketua DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Rajuliansyah, Kepala Kejari Kapuas Hulu Rudy Hartono, perwakilan Pengadilan Negeri Kapuas Hulu, Kapolres Kapuas Hulu, partai politik, pelajar, mahasiswa, dan para undangan lainnya.

Baca: Lama Tak Tinggal Bersama, Dikabarkan David Beckham dan Victoria Adam Pisah?

Bupati Kapuas Hulu Abang Muhammad Nasir SH menyatakan, proses tahapan Pilkada sudah berjalan, dimana jumlah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalbar ada tiga orang.

"Mereka sudah mendapatkan nomor urut pasangan calon dimana pasangan calon Milton-Boyman (1), Karolin-Gidot (2), Sutarmidji-Ria Norsan (3)," ujarnya.

Menurutnya, politik uang, dan politisi SARA memang susah untuk diberantas karenaebagai setiap Pilkada pasti masih terjadi.

"Maka sangat perlu adanya sosialis deklarasi tolak dan lawan politik uang serta politisasi SARA. Saya ingin Kapuas Hulu selalu aman, damai, dan kondusif," ucapnya.

Dalam hal ini jelas Nasir, bagaimana kerjasama seluruh masyarakat Kapuas Hulu, untuk sama-sama menolak melawan politik uang, dan politisasi SARA.

Baca: Panwaslu Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politik SARA Untuk Pilkada

"Jadi saya harap, marilah kita bersama-sama sukseskan Pilkada, atau pemilihan gubernur dan wakil gubernur di Kalbar," ungkapnya.

Ketua Panwaslu Kapuas Hulu Mustaan menyatakan, berdasarkan rilis Bawaslu bahwa Kalbar merupakan rawan akan adanya politik uang dan SARA.

"Maka dari itu kami mengajak seluruh komponen masyarakat di Kapuas Hulu, untuk menolak politik uang dan politisasi SARA," ucapnya.

Mustaan menjelaskan, adanya politik uang dan politisasi SARA sangat merusak integritas Pilkada itu sendiri. Sehingga sangat penting adanya deklarasi penolakan dan lawan politik uang dan politisasi SARA.

"Kita tahu bahwa, politik uang akan membuat kepala daerah itu bisa melakukan tindakan korupsi," ungkapnya.

Penulis: Sahirul Hakim
Editor: madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help