Pilgub Kalbar

Tolak Politik Uang, Sutarmidji Janjikan Imbalan Bagi Penangkap Penjual Suara

Calon Gubernur Kalbar Periode 2018-2023 Nomor Urut Tiga, Sutarmidji menegaskan komitmennya menolak politik uang.

Tolak Politik Uang, Sutarmidji Janjikan Imbalan Bagi Penangkap Penjual Suara
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/DESTRIADI YUNAS JUMASANI
Calon Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji menandatangani Deklarasi Tolak & Lawan Politik Uang dan Politisasi SARA untuk Pilkada 2018 Berkualitas di Hotel Orchardz, Jalan Gajahmada, Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (15/2/2018) sore. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Barat, Ruhermansyah menegaskan Kalbar berada pada posisi ketujuh tingkat kerawanan politik uang atau money politics dan politisasi Suku, Agama Ras dan Antargolongan (SARA) seluruh Indonesia berdasarkan hasil pemetaan atau mapping yang dilakukan oleh Bawaslu RI. TRIBUN PONTIANAK/DESTRIADI YUNAS JUMASANI 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rizky Prabowo Rahino

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Calon Gubernur Kalbar Periode 2018-2023 Nomor Urut Tiga, Sutarmidji menegaskan komitmennya menolak politik uang.

Ia dan pasangannya Ria Norsan beserta tim pemenangan menggaransi politik uang tidak akan dilakukan dalam Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Kalbar Tahun 2018.

“Saya dan Pak Norsan tolak itu dan tidak akan melakukan itu. Kami tidak akan melakukan itu. Kalau ada yang sabotase terserah, kan bisa ditelusuri oleh Polisi,” ungkapnya saat diwawancarai usai Deklarasi Tolak & Lawan Politik Uang dan Politisasi SARA untuk Pilkada 2018 Berkualitas di Hotel Orchardz, Jalan Gajahmada, Kota Pontianak, Rabu (15/2/2018) sore.

Sebagai bukti komitmennya, Midji menjanjikan memberi imbalann bagi seseorang yang berhasil mendapatkan atau menangkap pelaku praktik jual beli suara. Imbalannya tidak tanggung-tanggung yakni senilai Rp 5 juta.

“Saya ingatkan, siapa yang bisa nangkap orang beli suara saya mau ngasi Rp 5 juta. Misalnya, dia nangkap orang mau jual beli suara, pelaku dan buktinya ada. Kita tangkap kasi Rp 5 juta,” terangnya.

Midji menyambut deklarasi tolak dan lawan politik uang yang digaungkan oleh Bawaslu. Ia mengatakan pihaknya memang punya kemauan yang sama. Jangan sampai hak suara pemilih bisa dibeli dengan uang.

“Ketika masyarakat menggadaikan suara pada calon tertentu atau dibeli, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa dalam lima tahun ke depan.  Model dagang seperti itu dalam politik tidak dibenarkan dan menghasilkan pemimpin yang tidak memperhatikan kebutuhan masyarakat,” jelasnya.

Terkait politisasi SARA, Midji menerangkan dirinya telah mengarahkan agar Pilkada tidak boleh berbicara atau memprovokasi dengan isu SARA.

“Karena itu akan membuat ruwet. Jangan dilakukan karena bikin habis waktu saja urusannya. Saya berharap yang disampaikan itu program, masalah masyarakat paham atau tidak itu urusan lain tapi kita harus mengedukasinya,” tukasnya.

Penulis: Rizky Prabowo Rahino
Editor: Rizky Zulham
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help