TribunPontianak/

Citizen Reporter

Rapat Kerja Terlaksana, Kades dan BPD Diminta Pahami Tata Kelola Pemerintahan Desa

Askiman menutup kegiatan Rapat Kerja Camat, Kepala Desa dan Ketua BPD se-Kabupaten Sintang...

Rapat Kerja Terlaksana, Kades dan BPD Diminta Pahami Tata Kelola Pemerintahan Desa
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA
Wakil Bupati Sintang Askiman menutup kegiatan Rapat Kerja Camat, Kepala Desa dan Ketua BPD se-Kabupaten Sintang yang di laksanakan 12-13 Februari 2018 bertempat di Gedung Pancasila, Selasa (13/2/2018) kemarin. 

Citizen Reporter
Kasubbag Pemberitaan Humas Setda Sintang
Syukur Saleh

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINTANG - Wakil Bupati Sintang Askiman menutup kegiatan Rapat Kerja Camat, Kepala Desa dan Ketua BPD se-Kabupaten Sintang yang di laksanakan 12-13 Februari 2018 bertempat di Gedung Pancasila, Selasa (13/2/2018) kemarin.

Penutupan kegiatan ini juga Ketua DPRD Kabupaten Sintang Jefray Edward, Plt Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Sintang, Ulidal Muchtar, perwakilan Kejaksaan Negeri Sintang dan unsur terkait lainnya.

Askiman mengatakan terkait tata kelola pemerintahan desa telah tertuang dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Untuk itu ia meminta baik Kepala Desa maupun BPD harus memahamai sehingga tidak terjadi ketidakkompakan antara desa dan BPD.

"Dalam undang-undang itu sudah tertuang dengan jelas apa peran dan fungsi pemerintah desa, kepala desa, beserta perangkatnya. Peran dan fungsi dari pada BPD sehingga hubungan keduanya berjalan dengan sebaik-baiknya," tegas Askiman.

Askiman menjelaskan bahwa saat ini sudah menjelang proses penyusuan APBDes. Namun belum bisa di lakukan sekarang karena masih menunggu hasil penyempurnaan APBD.

“Kenapa ada penyempurnaan APBD, karena dana desa yang semula dikurangi 1 miliyar rupiah oleh pusat, sekarang dikembalikan lagi ke kita 1 Miliyar juga, namun belum tertampung dalam APBD sehingga harus disempurnakan," jelasnya.

Lanjut Askiman, bahwa penyempurnaan APBD di targetkan rampung awal maret 2017 ini. Setelah rampung penyenpurnaan APBD barulah di susun rancangan APBDes yang di asistensi oleh tim yang di bentuk oleh DPMPD Sintang sehingga menjadi anggaran desa yang sah.

“Oleh sebab itu, dalam menyusun rancangan APBDes, saya berharap kepada kepala desa harus mampu melibatkan semua unsur perangkat desa. Jangan sampai sekretarisnya, kaurnya dan lainnya tidak di libatkan, nah ini semua memiliki peranan,” jelasnya.

Untuk itu pinta askiman agar setelah penyusunan APBDes, masing-masing pemegang jabatan perangkat desa harus di fungsikan dalam pelaksanaannya termasuk BPD.

“Maaf tidak ada manajemen tukang sate atau bekerja secara sendiri mulai dari perencanaan, penyusunan dan lainnya. Semua harus dilibatkan sesuai dengan peranan dan fungsinya sehingga semuanya dapat dilaksanakan secara terstruktur dan terencana,” pinta Askiman.

Penulis: Wahidin
Editor: Rizky Zulham
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help