TribunPontianak/

Pilkada Serentak

Parpol Sepakat Pilkada Damai, Tolak Politik Uang dan Politisasi SARA

Kami berkomitmen menegakkan supremasi hukum dalam penyelenggarakan pemilu

Parpol Sepakat Pilkada Damai, Tolak Politik Uang dan Politisasi SARA
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID / RIVALDI ADE MUSLIADI
Perwakilan masing-masing partai politik membacakan komitmen deklarasi tolak dan lawan politik uang dan politisasi SARA dalam rangka pemilu 2018 yang diselenggarakan oleh Panwaslu, di loby Hotel Vinca Borneo Jl. Mawar Sekadau Hilir, Rabu (14/2).    

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rivaldi Ade Musliadi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SEKADAU - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Sekadau menggelar deklarasi tolak dan lawan politik uang dan politisasi SARA dalam rangka pemilu 2018, di loby Hotel Vinca Borneo Jl. Mawar Sekadau Hilir, Rabu (14/2). Komitmen deklarasi tersebut langsung dibacakan oleh partai politik.

Ketua Panwaslu Kabupaten Sekadau Nur Soleh menuturkan, kegiatan tersebut memang dilaksanakan serentak. Ia mengatakan, pihaknya sebagai badan pengawas pemilu melaksanakan tugas dan fungsinya.

“Pada 2018 ada pilgub dan 2019 ada pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Kami berkomitmen menegakkan supremasi hukum dalam penyelenggarakan pemilu,” ujarnya.

(Baca: Ngeri! Cipratan Darah Perkelahian Berujung Maut di Flamboyan Ada Dibagian Ini )

Selain itu, pihaknya juga berkomitemn menjaga kemandirian dan bebas dari kepentingan golongan tertentu. Apalagi, kata dia, politik sara dapat memicu terjadinya konflik ditengah keberagaman masyarakat yang majemuk.

“Jika masalah itu terjadi maka energi akan terbuang. Adapun yang dilakukan dalam kegiatan ini adalah komitmen bersama menolak politik uang dan politisasi sara,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Sekadau Gusti Mahmud Buang mengatakan, sebagai penyelenggara pemilu. Pihaknya, berupaya semaksimal mungkin untuk penyelenggaraannya.

“Pilkada adalah kegiatan kita bersama. Khususnya di Kalbar tahun ini melaksanakan Pilgub, jangan terkesan pilkada itu sangat menyeramkan,” tuturnya.

Buang meminta masyarakat melaporkan bila ada hal-hal yang aneh dari petugas. Apalagi, kata Buang, pihaknya juga telah memberikan bimbingan teknis kepada para petugas seperti PPDP dan PPS.

“Sebagai petugas penyelenggara pemilu, para petugas tidak boleh menjadi juru kampanye. Sebagai penyelenggara, mau tidak mau harus netal karena harapan kita semua penyelenggaraan pemilu berjalan lancar,” tukasnya. 

Penulis: Rivaldi Ade Musliadi
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help