TribunPontianak/

Panwaslu Sanggau Ajak Tolak Politik Uang

Panwaslu kabupaten Sanggau menggelar Deklarasi Tolak Dan Lawan Politik Uang Dan Politisasi Sara Untuk Pilkada 2018 Berintegritas.

Panwaslu Sanggau Ajak Tolak Politik Uang
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/HENDRI CHORNELIUS
Ketua Panwaslu Sanggau, Inosensius saat mendatangani deklarasi tolak dan lawan politik uang dan politisasi sara untuk Pilkada 2018 berintegritas di aula hotel Grand Narita Sanggau, Rabu (14/2). 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Hendri Chornelius

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SANGGAU - Panwaslu kabupaten Sanggau menggelar Deklarasi Tolak Dan Lawan Politik Uang Dan Politisasi Sara Untuk Pilkada 2018 Berintegritas, acara berlangsung di aula hotel Grand Narita Sanggau, Rabu (14/2/2018).

Acara ini dihadiri langsung Ketua Panwaslu Sanggau, Inosensius beserta komisioner lainya, Komisioner KPU Sanggau, jajaran Forkopimda Sanggau, Ormas, OKP, tim masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sanggau. Kemudian tampak juga calon Bupati Sanggau nomor urut 2, Paolus Hadi, Polsek Kapuas, Danramil Kapuas.

Ada lima point penting yang dibacakan dalam deklarasi damai tersebut, yakni pertama, mengawal pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Sanggau tahun 2018 dari politik uang dan politisasi SARA karena merupakan ancaman besar bagi demokrasi dan kedaulatan rakyat.

Ke dua, tidak menggunakan politik uang dan SARA sebagai cara mempengaruhi pilihan pemilih karena menciderai integritas penyelenggaraan Pilkada 2018. Ke tiga, mengajak pemilih menentukan pilihannya secara cerdas berdasarkan visi misi dan program kerja bukan karena politik uang dan SARA.

Dan Keempat, mendukung pengawasan dan penanganan perkara terhadap politik uang dan SARA yang dilakukan oleh pengawas Pemilu. Ke lima, tidak akan melakukan intimidasi, ujaran kebencian, kekerasan ataupun aktifitas dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu proses penanganan pelanggaran politik uang dan SARA.

Ketua Bawaslu Sanggau, Inosensius menyampaikan bahwa deklarasi ini dilaksanakan serentak diseluruh indonesia. Tujuannya untuk mencegah politik uang dan politisasi SARA.

Untuk itu, Ino sapaan akrabnya mengajak seluruh lapisan masyarakat dan mengimbau kepada pasangan calon dan tim pemenangan calon tidak menggunakan politik uang dan politisasi SARA untuk mencapai Pilkada yang berintegritas.

“Harapan saya setelah kita deklarasi ini tidak ada lagi politik uang dan politisasi SARA. Siapapun nanti yang memimpin Sanggau, dia milik orang Sanggau, ” harapnya.

Dikatakanya, berdasarkan pengalaman Pemilu terakhir, belum ada temuan yang terbukti melakukan politik uang dan politisasi SARA, meskipun ada laporan yang masuk ke Bawaslu.

Disinggung terkait ancaman bagi siapapun yang melalukan politik uang dan politisasi SARA, Ino menjelaskan bahwa pelaku diancam dengan pidana Pemilu, dan bagi pasangan calon yang terbukti melakukannya secara masif dan terstruktur bisa dibatalkan sebagai calon.

Untuk mengantisipasi penggunaan masjid sebagai media kampanye sekaligus menolak politik identitas dan berbau SARA pada pelaksanaan Pilkada 2018, Pengurus dan jamaah Masjid Agung Al-Mu'awwanah Sanggau menyampaikan pernyataan sikap, Rabu (14/2/2018).

Pernyataan sikap yang dibacakan H Toyib SA dan diikuti seluruh pengurus inti itu digelar di Masjid Agung Al-Mu'awwanah Sanggau usai shalat Dzuhur.

Dalam pernyataan sikapnya, Pengurus dan jamaah Masjid Agung Al-Mu'awwanah Sanggau dalam rangka Pilkada Gubernur dan Wakil Gubermur Kalbar serta Bupati dan Wakil Bupati Sanggau menolak adanya politik identitas yang berorientasi pada suku, agama, RAS dan antar golongan serta tidak memberikan ruang pada tempat ibadah untuk dijadikan objek kegiatan politik.

“Kita mengajak dan mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Sanggau untuk tidak terpovokasi oleh isu-isu yang membuat perpecahan antar golongan serta senantiasa menjaga keamanan dalam mensukseskan Pilkada serentak tahun 2018, ” imbuhnya.

Penulis: Hendri Chornelius
Editor: Rizky Zulham
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help