Ketok Palu UU Tentang MD3, Putusan MK Terkait Hak Angket Menyelesaikan Permasalahan?

Mahkamah Konstitusin (MK) telah mengetok palu terkait pengujian UU tentang MD3 mengenai objek dari hak angket terkait pasal 79 ayat (3)

Ketok Palu UU Tentang MD3, Putusan MK Terkait Hak Angket Menyelesaikan Permasalahan?
TRIBUNFILE/ISTIMEWA

Citizen Reporter
Yulius Koling Lamanau
Peraturan Perundang-undangan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Mahkamah Konstitusin (MK) telah mengetok palu terkait pengujian UU tentang MD3 mengenai objek dari hak angket terkait pasal 79 ayat (3) terkhusus frasa “pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah”.

Ada beberapa hal menarik dari putusan MK ini, yang pertama terkait pendapat berbeda (dissenting opinion) dari jumlah kursi hakim yang terbilang besar yaitu 4 (empat) orang oleh Hakim Maria Farida, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Saldi Isra.

Kedua terkait dengan posisi KPK sebagai lembaga eksekutif yang seakan bertentangan dengan pendapat para ahli, karya ilmiah, dan juga dikuatkan dengan 4 (empat) putusan MK sebelumnya yang menyatakan bahwa KPK merupakan lembaga negara independen yang bebas dari campur tangan kekuasaan manapun.

Baca: Panwaslu Kota Pontianak Gelar Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang dan SARA

Ketiga terkait hak angket yang berujung rekomendasi, dan yang keempat terkait putusan pengadilan sebagai solusi pro dan kontra.
Terkait dengan jumlah kursi hakim yang menyatakan dissenting opinion terbilang besar yang berjumlah 4 orang menunjukkan perdebatan secara akademik dalam kasus hak angket terhadap KPK ini merupakan pembahasan yang sangat menarik baik dikalangan akademisi maupun masyarakat umum.

Walaupun hal ini bukan merupakan yang pertama, karena sudah pernah terjadi putusan MK yang melibatkan 4 dari 9 hakim konstitusi yang dissenting opinion antara lain putusan terkait LGBT dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan Gubernur dan Menteri Dalam Negeri tidak dapat membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten dan Provinsi.

Walaupun jelas putusan yang akan diambil adalah putusan dengan suara terbanyak atau dengan deadlock mechanism melalui suara hakim ketua apabila jumlah suara hakim sama, tetapi dapat dilihat dari perspektif yang berbeda mengenai komposisi hakim yang dapat berubah sewaktu-waktu.

Perubahan 1 (satu) komposisi hakim yang dapat terjadi setiap saat baik karena diberhentikan maupun periodisasi masa jabatan yang telah habis dapat mempengaruhi jumlah suara dalam suatu putusan.

Apalagi melihat putusan yang menghasilkan disenting opinion yang begitu besar, sehingga perkara yang sama pun bisa saja diajukan kembali terlepas dari “nebis in idem” perkara dengan argumentasi hukum yang dibangun, baik karena perkembangan zaman dan sosial masyarakat maupun “sosok” yang berbeda yang menduduki kursi hakim konstitusi.

Halaman
123
Editor: madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved