TribunPontianak/

Pilgub Kalbar

Karol-Gidot Tegaskan Politisasi SARA dan Politik Uang Harus Dihindari Saat Pilkada

Harus adil sehingga dengan demikian kita tidak memupuk bibit-bibit pertentangan, perpecahan ataupun konflik

Karol-Gidot Tegaskan Politisasi SARA dan Politik Uang Harus Dihindari Saat Pilkada
TRIBUN PONTIANAK/DESTRIADI YUNAS JUMASANI
Calon Gubernur Kalimantan Barat Karolin Margret Natasa menandatangani Deklarasi Tolak & Lawan Politik Uang dan Politisasi SARA untuk Pilkada 2018 Berkualitas di Hotel Orchardz, Jalan Gajahmada, Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (15/2/2018) sore. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Barat, Ruhermansyah menegaskan Kalbar berada pada posisi ketujuh tingkat kerawanan politik uang atau money politics dan politisasi Suku, Agama Ras dan Antargolongan (SARA) seluruh Indonesia berdasarkan hasil pemetaan atau mapping yang dilakukan oleh Bawaslu. 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rizky Prabowo Rahino

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Calon Gubernur Kalbar Periode 2018-2023 nomor urut dua, Karolin Margret Natasa menegaskan deklarasi Tolak & Lawan Politik Uang dan Politisasi SARA untuk Pilkada 2018 sesuai dengan ketentuan berlaku guna membangun kualitas demokrasi yang akan dilalui sesaat lagi.

“Salah satu syaratnya adalah kita mengedepankan bagaimana menjadi pemilih cerdas. Oleh karena itu politisasi SARA dan politik uang merupakan hal-hal yang harus dihindari bersama. Termasuk hoaks, ujaran kebencian, provokasi dan sebagainya,” ungkapnya usai Deklarasi Tolak & Lawan Politik Uang dan Politisasi SARA untuk Pilkada 2018 Berkualitas di Hotel Orchardz, Jalan Gajahmada, Kota Pontianak, Rabu (15/2/2018) sore.

(Baca: Milton-Boyman Sepakat Tolak Politik Uang dan Politisasi SARA )

Ia menambahkan bersama pasangannya yakni Suryatman Gidot dan tim pemenangan akan mengikuti aturan main sesuai koridor peraturan perundang-undangan terkait Pilkada. Menurut dia, upaya menjamin agar situasi kondusif adalah pihak penyelenggara dan pengawas Pemilu yang profesional.

“Sehingga tidak ada ketidakpuasan-ketidakpuasan dari para pendukung. Perlakuan harus sama, ketentuan harus diikuti. Harus adil sehingga dengan demikian kita tidak memupuk bibit-bibit pertentangan, perpecahan ataupun konflik,” terangnya.

Karolin meminta Bawaslu dan KPU lebih sensitif dengan dinamika yang berkembang di lapangan. Bawaslu dan KPU harus melaksanakan tugas sebaik-baiknya sesuai ketetuan berlaku.

(Baca: Kalbar Rawan Praktik Politik Uang Nomor Tujuh se Indonesia )

“Jangan sampai ada kesan berpihak ke salah satu paslon. Ini yang seringkali memicu terjadinya konflik di tingkat grass root (akar rumput_red). Kalau di tingkat paslon sih tidak ada masalah, kita semua kawan saling kenal, sama-sama bupati/walikota dan bukan orang baru di politik. Itu yang menjadi poin penting keprofesionalitasan penyelenggara dan pengawas,” paparnya.

Terkait pemetaan indeks kerawanan Pemilu Bawaslu dan Polri, Karolin menilai itu adalah indikator perkiraan dan belum tentu terjadi. Pemetaan merupakan upaya antisipasi dini pihak penyelenggara, pengawasan dan pihak keamanan Pemilu.

“Fakta di lapangan belum tentu sama seperti yang menjadi indikator-indikator secara teori. Kami tidak bosan-bosannya mengimbau masyarakat Kalbar untuk tenang dan menjalani pesta demokrasi seperti pesta. Sehingga kita bisa smenghasilkan pemimpin baru di tahun 2018 ini,” tukasnya.

Penulis: Rizky Prabowo Rahino
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help