Bupati Nasir Singung OPD Kapuas Hulu Belum Serahkan Dokumen LPPD 2017

Artinya capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah darah kita yang masih rendah

Bupati Nasir Singung OPD Kapuas Hulu Belum Serahkan Dokumen LPPD 2017
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID / SAHIRUL HAKIM
Bupati Kapuas Hulu Abang Muhammad Nasir SH saat memberikan katasambutan dalam acara asistensi penyusunan LPPD Kapuas Hulu tahun anggaran 2017, di Aula Bupati Kapuas Hulu, Rabu (14/2/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Sahirul Hakim

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAPUAS HULU - Bupati Kapuas Hulu Abang Muhammad Nasir SH, menyingung ada beberapa kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Kapuas Hulu, yang belum menyerahkan data isian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) ke Pemerintah Kabupaten.

"Saya meminta perhatian dari seluruh kepala OPD untuk menyampaikan data isian sesuai format yang telah ditentukan dalam LPPD, sehingga LPPD ini bisa disampaikan secara perjenjang kepada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, sesuai waktu yang telah ditetapkan yaitu sampai bulan Maret 2018," ujar Nasir saat membuka acara asistensi penyusunan LPPD Kapuas Hulu tahun anggaran 2017, di Aula Kantor Bupati Kapuas Hulu, Rabu (14/2/2018).

(Baca: Sarjana Olahraga Jualan Pisang Goreng Mr Piss )

Bupati berharap, kepada seluruh kepala OPD bisa melaksanakan tugas dengan maksimal, dan sebaik-sebaiknya untuk terwujudnya LPPD Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2017 tepat waktu dan sesuai harapan.

LPPD sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, yang telah dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.

"Dasar penyusunan LPPD itu, telah diatur dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014, menyatakan daerah wajib menyampaikan LPPD paling lambat tiga bulan setelah tahuan anggaran berakhir," jelasnya.

Selain itu pentingnya LPPD adalah, sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintah daerah oleh pemerintah pusat, dan berdasarkan hasil evaluasi tersebut Menteri akan mengkoordinasikan pengembangan kapasitas daerah.

(Baca: Pasangan Harry-Yandi Kompak Katakan Tidak Pada Politik Uang dan SARA )

Sebagai informasi hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten kapuas hulu 2016 mendapat peringkat ke II (sebelas) dari 14 kabupaten kota di Kalbar.

"Kita turun 3 point peringkat, dari hasil evaluasi LPPD tahun 2015. Artinya capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah darah kita yang masih rendah," ungkapnya.

Wakil Bupati Kapuas Hulu Antonius L Ain Pamero SH juga menambahkan, apabila satu OPD tidak menyerahkan data isian LPPD pasti akan mempengaruhi hasil penilaian kinerja pemerintah daerah oleh pemerintah pusat. Maka dari itu keseriusan OPD, untuk sama-sama melaporkan LPPD ke pemerintah kabupaten.

"Jadi diharapkan ada kerjasama yang baik semua OPD, bagaimana kinerja kita mendapatkan penilaian yang baik dari pemerintah pusat. Ini semua untuk kepentingan pembangunan masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu," ujarnya.

Dalam hal ini juga tegas Antonius, apabila OPD tidak menyampaikan data LPPD ke pihak kabupaten, maka sanksi akan dilaksanakan ke OPD tersebut. "Pasti sanksi pembinaan, apabila tak menyerahkan dokumen LPPD ke kami," ungkapnya. 

Penulis: Sahirul Hakim
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help