Pilgub Kalbar

Bawaslu Kalbar Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politisasi SARA

Kedua, tidak menggunakan politik uang dan SARA sebagai cara mempengaruhi pilihan pemilih karena menciderai integritas penyelenggaraan Pilkada.

Bawaslu Kalbar Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politisasi SARA
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID / RIZKY PRABOWO RAHINO
Suasana Deklarasi Tolak & Lawan Politik Uang dan Politisasi SARA untuk Pilkada 2018 berintegritas di Hotel Orchardz, Jalan Gajahmada, Kota Pontianak, Rabu (14/2/2018) siang. 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rizky Prabowo Rahino

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kalbar  gelar Deklarasi Tolak & Lawan Politik Uang dan Politisasi SARA untuk Pilkada 2018 berintegritas di Hotel Orchardz, Jalan Gajahmada, Kota Pontianak, Rabu (15/2/2018) siang. 

Deklarasi dihadiri oleh jajaran Bawaslu Kalbar, perwakilan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalbar, unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Kalbar, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, akademisi dan mahasiswa.

(Baca: Belasan Pelajar Tak Terima Tindak Kekerasan, 5 Oknum Polisi Akhirnya Jalani Hukuman )

Turut hadir pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar Periode 2018-2023 di antaranya Milton Crosby-Boyman Harun dan Karolin Margret Natasa-Suryatman Gidot.

Ada lima poin yang dinyatakan saat deklarasi. Pertama, mengawal pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota dari politik uang dan politisasi SARA karena merupakan ancaman besar bagi demokrasi dan kedaulatan rakyat.

Kedua, tidak menggunakan politik uang dan SARA sebagai cara mempengaruhi pilihan pemilih karena menciderai integritas penyelenggaraan Pilkada.

Ketiga, mengajak pemilih untuk menentukan pilihannya secara cerdas berdasarkan visi, misi dan program kerja, bukan karena politik uang dan SARA.

Keempat, mendukung pengawasan dan penanganan pelanggaran terhadap politik uang dan politisasi SARA yang dilakukan pengawasn Pemilu.

Kelima, tidak akan melakukan intimidasi, ujaran kebencian, kekerasan atau aktivitas dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu proses penanganan pelanggaran politik uang dan SARA.

Penulis: Rizky Prabowo Rahino
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved