TribunPontianak/

Pilgub Kalbar

Apresiasi Deklarasi Tolak Politik Uang dan Politisasi SARA, Ini Kata Pemprov Kalbar

Keberhasilan otonomi daerah juga ditentukan oleh pemimpin lokal yang menyuarakan kepentingan daerah dan kepentingan masyarakat.

Apresiasi Deklarasi Tolak Politik Uang dan Politisasi SARA, Ini Kata Pemprov Kalbar
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/DESTRIADI YUNAS JUMASANI
Cap tangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dan pimpinan partai beserta Forkopimda Kalbar untuk Deklarasi Tolak & Lawan Politik Uang dan Politisasi SARA untuk Pilkada 2018 Berkualitas di Hotel Orchardz, Jalan Gajahmada, Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (15/2/2018) sore. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Barat, Ruhermansyah menegaskan Kalbar berada pada posisi ketujuh tingkat kerawanan politik uang atau money politics dan politisasi Suku, Agama Ras dan Antargolongan (SARA) seluruh Indonesia berdasarkan hasil pemetaan atau mapping yang dilakukan oleh Bawaslu RI. TRIBUN PONTIANAK/DESTRIADI YUNAS JUMASANI 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rizky Prabowo Rahino

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Mewakili Penjabat (Pj) Gubernur Kalbar, Kepala Badan Kesbangpol Kalbar Hatta mengatakan Deklarasi Tolak & Lawan Politik Uang dan Politisasi SARA untuk Pilkada 2018 merupakan langkah baik dan strategis sebagai salah satu upaya mensinergikan peran dan fungsi pemerintah dalam rangka pengawasan pemilu dan antisipasi pelanggaran Pilkada.

“Hal ini juga memberikan masukan positif bagi semua pihak,” ungkapnya di Hotel Orchardz, Jalan Gajahmada, Kota Pontianak, Rabu (15/2/2018) sore.

Hatta menambahkan Pilkada merupakan sarana pembelajaran pendidikan demokrasi politik bagi rakyat untuk memilih pemimpin benar sesuai nurani dan harapan. Pilkada memperkuat otonomi daerah.

Keberhasilan otonomi daerah juga ditentukan oleh pemimpin lokal yang menyuarakan kepentingan daerah dan kepentingan masyarakat.

“Pilkada menjadi sarana lahirnya pemimpin nasional. Pimpinan nasional ditentukan pimpinan daerah,” terangnya.

Ia berharap kepada Bawaslu baik tingkat provinsi, kabupaten dan kota dapat menjalankan tugas dengan baik sesuai aturan perundang-undangan berlaku. Bawaslu harus dapat meyakinkan masyarakat agar berpikir positif rasional terhadap isu negatif. Sehingga pelaksanaan Pemilu sesuai tujuan negara pilkada demokratis.

“Pilkada menentukan masa depan daerah. Dalam kaitannya Pilkada pada 27 Juni 2018, kami berharap berjalan sesuai harapan dan ketentuan berlaku. Harapan kita dengan deklarasi ini seluruh stakeholder perduli terhadap kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan kelompok atau golongan,” tandasnya.

Penulis: Rizky Prabowo Rahino
Editor: Rizky Zulham
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help