UU MD3 Digugat! DPR Dinilai Bunuh Demokrasi

Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD ( UU MD3) akan digugat ke Mahkamah Konstitusi oleh koalisi masyarakat sipil.

UU MD3 Digugat! DPR Dinilai Bunuh Demokrasi
KOMPAS/PRIYOMBODO
Suasana gedung DPR RI, Jakarta. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, JAKARTA - Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD ( UU MD3) akan digugat ke Mahkamah Konstitusi oleh koalisi masyarakat sipil.

Undang-Undang yang baru saja disahkan oleh pemerintah dan DPR tersebut dinilai bertentangan dengan nilai demokrasi di Indonesia.

Salah satu yang berniat mengajukan permohonan adalah peneliti Indonesian Legal Roundtable Erwin Natosmal Oemar.

"Kami sudah menyiapkan draft untuk menguji konstitusionalitas UU MD3," kata Erwin, Selasa (3/2/2018).

Erwin mengatakan, salah satu pasal yang akan diuji materi adalah Pasal 122 huruf k.

Pasal tersebut mengatur Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) bisa mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

Selain itu, Erwin juga akan menguji Pasal 245. Pasal itu mengatur bahwa pemeriksaan anggota DPR harus dipertimbangkan MKD terlebih dahulu sebelum dilimpahkan ke Presiden untuk pemberian izin bagi aparat penegak hukum.

Padahal, sebelumnya Mahkamah Konstitusi (MK) telah membatalkan klausul atas izin MKD, sehingga izin diberikan langsung oleh presiden.

Erwin mengatakan, gugatan nantinya akan diajukan bersama rekan aktivis lainnya yang memiliki pandangan serupa.

"Bersama-sama kawan koalisi masyarakat sipil," kata Erwin.

Halaman
1234
Editor: Nasaruddin
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved