Registrasi Kartu Prabayar

Registrasi Kartu Prabayar Paling Lambat 28 Februari, Ini Tujuan dan Sanksinya

Registrasi Kartu Prabayar penggunaan jasa telekomunisi seluler menjadi kewajiban, lantaran registrasi ulang paling lambat pada 28 Februari 2018,.

Registrasi Kartu Prabayar Paling Lambat 28 Februari, Ini Tujuan dan Sanksinya
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang, Drs Ahyadi, MM, saat konferensi pers di Media Center Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang, Selasa (13/2/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak,  Ridhoino Kristo Sebastianus Melano

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG - Registrasi Kartu Prabayar penggunaan jasa telekomunisi seluler menjadi kewajiban, lantaran registrasi ulang paling lambat pada 28 Februari 2018, apabila tidak dilakukan maka penggunakan kartu pelanggan jasa telekomunikasi seluler akan diblokir.

“Diskominfo Kota Singkawang melakukan inisiasi terkait masalah ini dan memberikan penjelasan dan penerangan atau informasi kepada masyarakat terkait registrasi kartu prabayar dengan batas akhir 28 Februari 2018,” ujar Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang, Drs Ahyadi, MM, saat konferensi pers di Media Center Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang, Selasa (13/2/2018).

Diinformasikannya atas inisiasi Diskominfo Kota Singkawang ini, kata Ahyadi, agar masyarakat tidak mengalami kesulitan terkait penggunaan gadget atau ponsel mereka nanti.

“Sehingga nanti pada waktunya mereka bisa melakukan registrasi tanpa ada kesulitan berkomunikasi di kemudian hari,” katanya.

Bahkan Dinas Komunikasi dan Informatika kota Singkawang mengundang Asisten Satu Setda Singkawang, Kabag Hukum Setda Singkawang, Dinas Kependudukan dan  Catatan Sipil Kota Singkawang serta operator provider jasa telekomunisasi seluler dalam pembahasan batas akhir registrasi kartu prabayar.

“Kami juga ingin tahu jumlah pelanggan dari provider yang ada di kota Singkawang dan bisa mengetahui juga perputaran budget di kota Singkawang,” ujarnya.

Ahyadi mengajak lima operator provider yang ada di kota Singkawang ini untuk ikut mensosialiasikan terkait registrasi kartu prabayar yang sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informati RI Nomor 12 Tahun 2016 dan perubahan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang registrasi kartu prabayar.

“Sehingga pelaksanaan registrasi kartu prabayar dapat terlaksana degan baik dan mudah melakukan deteksi secara keseluruhan pelanggan di kota Singkawang,” katanya.

Pelaksanaan registrasi kartu prabayar ini, kata Ahyadi, yang merupakan  kebijakan pemerintah agar menjaga dari hal-hal yang berbau negatif seperti provokasi, ujaran kebencian, berita hoax dan sebagainya termasuk kejahatan cyber crime.

“Apabila terjadi aksi kejahatan, maka dengan segera dan mudah ditangkap aparat kepolisian,” katanya.

Untuk itu Ahyadi mengungkapkan pihaknya akan melakukan sosialisasi di lima kecamatan terkait batas registrasi. “Kepada pengguna jasa provider juga diberikan kesempatan selama 30 hari untuk melakukan registrasi, yang terlebih dahulu pelanggan hanya bisa menerima telpon dan sms saja,” ujarnya.

Tapi apabila belum dilakukan registrasi lagi, maka diberi kesempatan lagi hingga 15 hari lagi, dengan pelanggan tidak dapat menelpon hingga sms, dan setelah itu kartunya akan terblokir.

Perwakilan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Singkawang, Bambang mengatakan bahwa kebijakan registrasi kartu prabayar merupakan kebijakan pemerintah.

“Berdasarkan kebijakan Kementrian Dalam Negeri dalam hal ini Dirjend Dukcapil menugaskan untuk melakukan  suatu perbantuan apabila ditemukan di lapangam pengguna kartu prabayar yang mengalami kesulitan, jika terjadi masalah dengan NIK saat resgitrasi dapat menghubungi Dukcapil setempat,” katanya.

Penulis: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano
Editor: Rizky Zulham
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help