Laksanakan Rakor Penyerapan ABPD 2017, Ini Kendala Pemda Kapuas Hulu

Lambatnya penyampaian laporan bulanan maupun triwulan, sehingga menyebabkan sulit untuk mengetahui data penyerapan anggaran terkini.

Laksanakan Rakor Penyerapan ABPD 2017, Ini Kendala Pemda Kapuas Hulu
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ SAHIRUL HAKIM
Bupati Kapuas Hulu Abang Muhammad Nasir SH bersama Wakilnya Antonius L Ain Pamero SH saat menghadiri rakor evaluasi penyerapan anggaran 2017, dan persiapan pelaksanaan APBD 2018, di Aula Bupati Kapuas Hulu, Selasa (13/2/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Sahirul Hakim

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAPUAS HULU - Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Abang Muhammad Nasir SH membuka langsung rapat koordinasi (Rakor) evaluasi penyerapan anggaran 2017, dan persiapan pelaksanaan APBD 2018, di Aula Kantor Bupati Kapuas Hulu, Selasa (13/2/2018).

Hadir langsung juga Wakil Bupati Kapuas Hulu Antonius L Ain Pamero SH, Sekretaris Daerah Kapuas Hulu Muhammad Sukri, seluruh kepala organisasi pemerintahan daerah (OPD), dan para undangan lainnya.

Baca: Aktor Lee Joon Dikabarkan Lakukan Percobaan Bunuh Diri, Ini Kebenarannya

Bupati Kapuas Hulu Nasir menyatakan, tujuan evaluasi adalah, suatu proses yang teratur dan sistematis dalam membandingkan hasil yang dicapai dengan tolak ukur, atau kriteria yang telah ditetapkan, dan proses tetap berlanjut dengan tujuan kegiatan menjadi lebih relevan, efisien dan efektif.

Baca: Muspika Kecamatan Mandor Deklarasi Damai Dalam Rangka Pilkada 2018

"Maka sangat perlu mengevaluasi apa yang telah kita kerjakan dengan susah payah, untuk menentukan kedepan yang baik. Baik tahapan proses suatu kegiatan mulai, dari penyusunan anggaran, perencanaan, pelelangan, pelaksanaan dan sistem laporan pada tahun 2017," ujarnya.

Nasir menuturkan, ada beberapa hal yang menjadi kendala dan permasalahan yang saling berkaitan, dalam percepatan pelaksanaan pembangunan dan penyerapan anggaran terutama, belum tersedia data-data pendukung dan anggaran untuk perencanaan kegiatan tahun berikut.

"Juga terlambatnya usulan dari OPD proses lelang perencanaan sehingga berpengaruh terhadap lelang fisik kegiatan. Sulitnya persyaratan lelang terutama, masalah galian c, karena PPK dan Pokja tidak berani mengambil resiko yang sangat riskan berbenturan dengan hukum, apa lagi proses lelang memakan waktu yang cukup lama," jelasnya.

Selain itu, lambatnya penyampaian laporan bulanan maupun triwulan, sehingga menyebabkan sulit untuk mengetahui data penyerapan anggaran terkini.

"Adanya permasalahan tersebut, diatasi mengakibatkan penyerapan anggaran tidak tercapai sesuai yang direncanakan, sehingga perlu kita cermati, mencari solusi dan langkah-langkah selanjutnya," ungkapnya. 

Penulis: Sahirul Hakim
Editor: Dhita Mutiasari
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help