KPU Kapuas Hulu Usulkan Dua Draft Dapil ke KPU RI  

Dalam uji publik itu, kita catatan, dan di resume. Barulah dilampirkan sebagai hasil uji publik

KPU Kapuas Hulu Usulkan Dua Draft Dapil ke KPU RI   
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID / SAHIRUL HAKIM
Ketua KPU Kapuas Hulu, Lisma Roliza saat memberikan sambutan, usai melantik 115 anggota PPK. 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Sahirul Hakim

TRIBUN PONTIANAK.CO.ID, KAPUAS HULU - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kapuas Hulu melakukan dapat koordinasi dan uji publik draft penataan Dapil serta alokasi kursi di DPRD Kapuas Hulu, untuk tahun pemilihan legislatif tahun 2019 mendatang, di Aula Merpati, Selasa (13/2/2018).

Acara tersebut dibuka langsung oleh Ketua KPU Kapuas Hulu Lisma Roliza, yang dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Rajuliansyah, seluruh partai politik, pimpinan Panwaslu Kapuas Hulu, Ormas, dan para undangan lainnya.

Komisioner KPU Kapuas Hulu Awang Ramlan menyatakan, dalam kegiatan ini pihaknya menyusun ada dua Draft (3 dapil dan 4 dapil) yang dilakukan uji publik (sosialisasi). Dimana sebelumnya, sudah dilakukan kajian yang sudah diatur dalam petunjuk teknis KPU, bahwa bisa maksimal menyampaikan tiga usulan.  

(Baca: BPBD Pontianak Belum Temukan Indikasi Kebakaran Lahan di Sepakat II )

"Setelah kita melakukan simulasi-simulasi, hasilnya adalah ada dua Draft yang cukup baik dari semua prinsip. Itulah yang menjadi uji publik dalam rapat koordinasi ini," ujar Awang Ramlan kepada wartawan. 

Dalam uji publik tersebut jelas Awang, pihaknya sebagai KPU hanya memberikan penyampaian dua Draft untuk dilakukan uji publik.

"Dalam uji publik itu, kita catatan, dan di resume. Barulah dilampirkan sebagai hasil uji publik," ungkapnya.

Ketua KPU Kapuas Hulu menjelaskan, bahwa hasil dari uji publik tersebut barulah diserahkan atau diusulkan ke KPU RI. Dimana sebelum dilakukan uji publik, pihaknya sudah menyampaikan ke semua partai politik, pemerintah daerah, dan masyarakat.

"Jadi sampailah pada uji publik, barulah disampaikan ke KPU RI melalui KPU provinsi Kalbar. Sesuai aturan atau undang-undang, KPU di pusat yang akan menentukan, apakah masih 3 dapil atau 4 dapil," ujarnya.

Lisma menambahkan, sebelum ditetapkan pihaknya juga akan melakukan pemaparan terkait usulan versi 3 dapil dan 4 dapil tersebut ke KPU RI. 

"Barulah KPU RI melakukan koordinasi dengan DPR RI, ketika menetapkan menjadi dapil," ungkapnya. 

Penulis: Sahirul Hakim
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help