Depnaker Kubu Raya Siap Fasilitasi Mediasi Antara Sopir dan Bintang Jaya Express

Ia mengungkapkan bahwa telah menerima surat aduan dari saudara Rustam Iswanto dan Bagus Giarto.

Depnaker Kubu Raya Siap Fasilitasi Mediasi Antara Sopir dan Bintang Jaya Express
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/FERRYANTO
M Amin SH MH, Kasi Sarat dan Norma Kerja Depnaker Kabupaten Kubu Raya, saat di temui Tribun di Kantornya, di Jalan Adisucipto, Kabupaten Kubu Raya. Selasa (13/02/2018) siang. 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak Ferryanto

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KUBU RAYA - Perihal aduan Supir yang di pecat oleh perusahaan Bintang Jaya Express, pihak Depnaker Kubu Raya yang di wakili oleh Kasi Sarat dan Norma Kerja M. Amin, SH, MH, mengatakan bahwa pihaknya siap untuk melakukan mediasi terhadap kedua belak pihak. Selasa (13/02/2018) siang.

Ia mengungkapkan bahwa telah menerima surat aduan dari saudara Rustam Iswanto dan Bagus Giarto, iapun mengatakan bahwa pada Senin (12/02/2017) saudara Rustam telah datang ke Depnaker Kubu Raya memberikan surat aduan, dan telah berkonsultasi mengenai perihal tersebut.

Amin memaparkan bahwa dalam hal ini, pihaknya akan memanggil kedua belak pihak setelah mendapat persetujuan dari atasannya yang saat ini sedang tidak berada di tempat.

"Karena saat ini kepala Dinas lagi tidak berada di tempat, tapi setelah saya mendapatkan persetujuan dan tanda tangan beliau, akan segera kami lakukan mediasi," paparnya.

Amin mengatakan, Setelah masuk keranah mediasi, pihaknya akan memberikan penjelasan mengenai segala jenis yang berhubungan dengan ketenagakerjaan untuk kedua belak pihak.

Kemudian ia memaparkan bahwa dalam Mediasi ada hal - hal yang harus diperhatikan, yang pertama kedua belak pihak harus hadir.

Bila mana pihak tergugat tidak hadir dalam pertemuan pertama, maka akan di layangkan surat panggilan pertemuan kedua, lalu akan di layangkan surat pemanggilan ketiga bila mana pihak tergugat tidak hadir juga.

Bila sampai tiga kali panggilan pihak tergugat tidak hadir, maka pihak Depnaker akan mendengarkan kesaksian dari satu pihak saja, yakni pihak penggugat, setelah itu, laporan dari penggugat akan dibuatkan sebuah anjuran oleh Depnaker, lalu akan di limpahkan kepengadilan, dan selanjutnya pihak pengadilan lah yang akan menyelesaikan perkara yang ada.

"Keterangan sepihak ini, apapun yang akan di ungkapkan pihak penggugat, maka kami akan bikinkan anjuran, yang akan di limpahlan ke Pengadilan,"ungkapnya.

Namun bila, pihak penggugat yang tidak hadir di pertemuan pertama, maka laporan atas tergugat saat itu juga langsung di anggap di cabut, dan pihak tergugat tidak akan di layani lagi dalam melakulan pengaduan di kasus yang sama.

"Panggilan Dinas Kita ini, berlandaskan dan dilindungi Undang - undang, yanki Undang - Undang Nomor 2 tahun 2004 mengenai ketenagakerjaan, dari pemanggilan sampai anjuran menggunakan Undang - undang itu, jadi para pihak ini selama mereka hadir panggilan ini berarti mereka menghormati kite, tapi kalau mereka tidak hadir berarti mereka tidak menghormati Dinas ini,"ungkapnya.

Editor: Rizky Zulham
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help