TribunPontianak/

APBD 2017 Rp 1,7 Triliun, Penyerapan Tercapai Sebesar 92,95 Persen

APBD Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2017 sebesar Rp 1,7 triliun lebih, sedangkan yang terserap kurang lebih sekitarnya 92,95 persen.

APBD 2017 Rp 1,7 Triliun, Penyerapan Tercapai Sebesar 92,95 Persen
TRIBUPONTIANAK.CO.ID/SAHIRUL HAKIM
Suasana Rakor penyerapan anggaran APBD Kapuas Hulu tahun 2017, di Aula Kantor Bupati Kapuas Hulu, Selasa (13/2/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Sahirul Hakim

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAPUAS HULU - Bupati Kapuas Hulu Abang Muhammad Nasir SH menyatakan, APBD Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2017 sebesar Rp 1,7 triliun lebih, sedangkan yang terserap kurang lebih sekitarnya 92,95 persen.

Rencana target penyerapan anggaran sebesar 95 persen.

"Jadi terendam penyerapan pada Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya sebesar 64,31 persen. Dinas tertinggi penyerapan yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar 98,93 persen," ujarnya, Selasa (13/2/2018).

Baca: Dapat Nomor Urut 3, Bang Midji : Yang Laen Tak Bise Pake Salam Metal

Maka diharapkan kata Bupati, dalam menyusun program dan kegiatan setiap dinas harus berpatokan pada RPJMD, sehingga apa yang diinginkan dalam visi dan misi bupati bisa tercapai.

Juga harus melakukan pembenahan, dan perbaikan-perbaikan yang dianggap perlu terhadap kinerja penyelenggara pemerintahan.

"Terpenting adalah terus bekerja lebih keras lagi, dan berkarya nyata dalam membangun Kabupaten Kapuas Hulu, sesuai norma dan kaidah yang berlaku. Maka semua pimpinan OPD harus dapat mengendalikan seluruh kegiatan dilingkup OPD-nya, sehingga seluruh kegiatan yang telah dianggarkan dapat terselesaikan dengan baik, dan tepat waktu dengan kualitas hasil secara prima," jelasnya.

Baca: Wali Kota Tjhai Chui Mie  Usulkan Tiga Nama Jadi Plt Sekda

Nasir juga meminta, OPD harus mengatur jadwal pelaksanaan pembangunan fisik sedemikian rupa dengan mempertimbangkan kemampuan maksimal calon rekanan, sesuai kemampuan dasar atau grade yang dimiliki, ketersediaan peralatan, bahan atau material bangunan serta tenaga yang diperlukan, sehingga kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan secara efektif, selesai tepat pada waktu yang telah ditentukan.

"Lebih berhati-hati di dalam pelaksanaan kegiatan Khusus pengadaan barang dan jasa karena, semua kasus hukum marak akhir-akhir ini berawal dari kegiatan pengadaan. Jadi gunakan evaluasi pelaksanaan kegiatan seluruh OPD, termasuk Kecamatan berkewajiban untuk mengentry data realitas kegiatan dalam aplikasi tepra pusat. Terus menyampaikan hard copy laporan bulanan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya kepada bupati," ungkapnya.

Penulis: Sahirul Hakim
Editor: madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help