Kapolres Minta Kades Tak Segan Rangkul Polisi Atasi Permasalahan Dana Desa

Menurutnya jajaran Polres Sintang mempunyai tanggungjawab dalam menjaga agar tidak terjadinya penyalahgunaan dana desa

Kapolres Minta Kades Tak Segan Rangkul Polisi Atasi Permasalahan Dana Desa
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ WAHIDIN
Kegiatan Rapat Kerja Kepala Desa, Ketua BPD, dan Camat se-Kabupaten Sintang yang dilaksanakan di Gedung Pancasila, Kabupaten Sintang, Senin (12/2/2018) pagi. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Bupati Sintang Jarot Winarno dan dihadiri oleh Kades, Ketua DPD dari 391 desa di Kabupaten Sintang. 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Wahidin

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINTANG- Kapolres Sintang AKBP Sudarmin menyampaikan di depan Kades, Kepala BPD, dan Camat dari 391 se-Kabupaten Sintang bahwa telah ada MoU antara Kapolri, Menteri Desa, dan Mendagri terkait dengan dana desa.

Terkait itu, pihaknya bersama Pemerintah Kabupaten Sintang khususnya Bupati Sintang telah melakukan koordinasi.

Sehingga jajaran Polres Sintang bertugas melakukan pencegahan, pengawasan, dan terlibat dalam penyelesaian.

Baca: Aliansi Mahasiswa Kalimantan Barat Kecam Aksi Penyerangan Gereja di Yogyakarta 

"Artinya membantu Kepala Desa, jadi tidak susah takut atau sungkan manakala kepala desa yang ketika ada permasalahan ADD, komunikasikan dengan Bhabinkamtibmas maupun Kapolsek kami," katanya, Senin (12/2/2018) siang.

Menurutnya jajaran Polres Sintang mempunyai tanggungjawab dalam menjaga agar tidak terjadinya penyalahgunaan dana desa.

Oleh karena itu, sekali lagi ia meminta untuk bersama-sama dengan aparat kepolisian setempat.

Baca: Bupati Buka Rapat Kerja Kabupaten Sintang di Gedung Pancasila

"Ada polisi di situ, rangkul, panggil, tanyakan. Bagaimana penggunaannya, bagaimana pertanggungjawabannya," tambahnya.

Selain itu, ia juga menegaskan jika ada anggota polisi khususnya yang ada di jajaran Polres Sintang yang mencoba menakut-nakuti kepala desa, apalagi terlibat meminta uang terkait dana desa maka segera dilaporkan.

"Ancamannya jika terbukti maka kita akan pecat. Begitu juga kepala desa, gunakan anggaran itu dengan sebaik-baiknya. Hindari penyalahgunaan anggaran, karena ada konsekuensinya terkait pidana korupsi," pungkasnya.

Penulis: Wahidin
Editor: Dhita Mutiasari
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help