TribunPontianak/

Pilkada Serentak

KPU Bakal Monitoring dan Audit Kinerja PPDP

Adapun kendalanya, warga yang tidak berada di rumah ketika petugas melakukan coklit. Penduduk belum KTP elektronik juga potensi masalah

KPU Bakal Monitoring dan Audit Kinerja PPDP
Ilustrasi
Ilustrasi Pilkada 2018 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rivaldi Ade Musliadi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SEKADAU - Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) atau petugas coklit masih melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih yang dilakukan ke setiap rumah.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU)  Sekadau, Tohidin mengatakan, saat ini petugas masih melakukan coklit. Sebanyak 471 PPDP yang melakukan coklit dan telah diberikan bimbingan teknis dalam rangka mencocokan data pemilih.

Ada berbagai kemungkinan potensi masalah yang terjadi pada proses coklit dilakukan.

“Adapun kendalanya, warga yang tidak berada di rumah ketika petugas melakukan coklit. Penduduk belum KTP elektronik juga potensi masalah,” ujarnya, Jumat (9/2).

(Baca: Ambulans PKS Ditembak Orang Tak Dikenal, Ini Penjelasan dari Polsek Timur )

Selain itu, kata Tohodin, kendala yang dimungkinkan terjadi yaitu penduduk yang lupa ingatan, karyawan perusahaan dan tahanan. Bahkan, kinerja PPDP yang tidak sesuai standar operasional prosedur (SOP) juga bisa menjadi potensi masalah.

“Mengenai kendala kami akan lakukan monitoring di lapangan dan audit kinerja PPDP,” ucapnya.

Tohidin menjelaskan, bagi pemilih yang belum melakukan perekaman sama sekali tidak bisa didata sebagai pemilih ditahap coklit tersebut. Didaerah yang menggelar pilkada serentak 2018 ini, untuk pemilu 2019 tidak dilakukan coklit lagi.

“Jadi coklit ini sekaligus untuk 2019. Jadi berbasis KTP elektronik,” katanya.

(Baca: Syukuran Kompas Gramedia Zaman Now Berlangsung Meriah )

Berdasarkan data pada semester satu 2017, tercatat 14.347 jiwa penduduk wajib KTP di Sekadau yang belum perekaman.

Namun, bila nanti disaat perbaikan daftar pemilih sementara (DPS), warga yang sudah memiliki KTP elektronik atau punya bukti rekaman bisa dimasukan ke daftar pemilih perbaikan. “Bisa menggunakan surat keterangan (Suket),” pungkasnya. 

Penulis: Rivaldi Ade Musliadi
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help