Citizen Reporter

Rekomendasi Ketua Panja Komisi IX Mengenai Nasib Buruh BUMN

BUMN telah melanggar UUD no 27 dengan mengabaikan nawacita jokowi tentang Layak kerja, layak upah dan layak hidup.

Rekomendasi Ketua Panja Komisi IX Mengenai Nasib Buruh BUMN
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ ISTIMEWA
Ketua Panja Komisi IX tahun 2012 Ribka Tjiptaning berfoto bersama GEBER BUMN KALBAR usai Rapat Kerja Gabungan yang dilaksanakan di Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (7/2/2018). 

Citizen Reporter

Sekjen Serikat Pekerja Mandiri

Agustino

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Dalam Rapat Kerja Gabungan yang dilaksanakan di Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (7/2/2018) hadir pula Ketua Panja Komisi IX tahun 2012 Ribka Tjiptaning mengeluarkan Rekomendasi penyelesaian OS BUMN.

Pada kesempatan itu, dia dengan tegas menyampaikan rekomendasinya dihadapan anggota Komisi IX DPR RI.

Baca: Komisi IX DPR RI Desak BUMN Selesaikan Masalah Ketenagakerjaan

Adapun rekomendasi tersebut adalah:

1. Bahwa telah terjadi malmanagemen di BUMN dengan sengaja mengabaikan keputusan panja tersebut hingga berlarutnya penyelesaian permasalahan tersebut.

Baca: Kakanwil BPN Kalbar Pastikan Pelayanan BPN Sanggau Kembali Normal Setelah Minta Ini ke Kapolda

2. BUMN telah melanggar UUD no 27 dengan mengabaikan nawacita jokowi tentang Layak kerja, layak upah dan layak hidup.

3. BUMN disinyalir melakukan pembohongan publik dengan mengatakan telah semua os sudah diangkat pegawai tetap. Tetapi pada faktanya kontrak kerja untuk pekerja OS diserahkan ke cucu perusahaan dengan pkwtt 5 tahun.Itu pun harus melakukan serangkaian test untuk masuk. Jika pekerja menolak maka disarankan untuk ke PHI. Padahal PHI merupakan jebakan batman yang dibuat oleh perusahaan untuk buruh. Karena beberapa kasus yang terjadi dipastikan buruh kalah dan jika menang maka pelaksanaan eksekusinya tidak pernah terjadi.

4. Memaksa keberanian dari pimpinan Komisi 9 untuk pemanggilan paksa dan penjemputan jikalau menteri tenaga kerja dan menteri BUMN tidak mau hadir kembali.

5. BUMN berindikasi mengabaikan aspek tenaga kerja lokal dengan mengejar keuntungan sebesar besarnya tetapi mengabaikan hak normatif buruh yg telah diatur oleh UU. Alangkah naifnya BUMN demi keuntungan maka sebagian pekerjaan yg notabene core atau inti nanti diserahkan kepada pihak lain atau dikerjakan oleh TKA dengan deal deal tertentu.

"Karena itulah, maka perlunya transparansi penggunaan anggaran oleh BUMN sehingga bantuan modal pemerintah dan keuntungan yang diraih mampu menjawab problematika tentang sengkarut permasalahan ketenagakerjaan di BUMN," tutupnya.

Penulis: Claudia Liberani
Editor: Dhita Mutiasari
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help