Citizen Reporter

Komisi IX DPR RI Desak BUMN Selesaikan Masalah Ketenagakerjaan

Syamsul Bachri yang menjadi pimpinan rapat mengatakan banyak sekali masalah-masalah yang terkait dengan posisi outsourcing di BUMN

Komisi IX DPR RI Desak BUMN Selesaikan Masalah Ketenagakerjaan
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ ISTIMEWA
Suasana Rapat Kerja Gabungan yang dilaksanakan di Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (7/2/2018). 

Citizen Reporter

Sekjen Serikat Pekerja Mandiri

Agustino

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Komisi IX DPR RI mendesak pemerintah segera menyelesaikan permasalahan pekerja outsourcing di perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan mendesak kepada para Direksi BUMN, seperti PT. PLN menyelesaikan masalah ketenagakerjaan terhadap pekerja yang saat ini mengalami permasalahan ketenagakerjaan.

Hal ini disampaikan dalam Rapat Kerja Gabungan yang dilaksanakan di Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (7/2/2018).

Baca: Fantastis Segini Nilai Gedung Sekolah Yang Diresmikan Sutarmidji Hari Ini

Rapat yang dihadiri Dirjen PHI dan Jamsos Kemenaker, Dirjen Binwastaker K3 Kemnaker, Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu, Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN, Dirut PLN diwakili Manager Human Capital.

Baca: Belanja di Outlet Ini, Konsumen Bisa Dapat Diskon Spesial Imlek Hingga 70 Persen

Dirut Pertamina diwakili Manager SDM, Dirut PGN diwakili Manager SDM, Dirut Krakatau Steel, Dirut Indo farma diwakili manager human capital, Dirut Jasa Marga diwakili manager SDM, Dirut Garuda Indonesia diwakili manager SDM, serta Pengurus Gerakan Buruh dan Pekerja BUMN (Geber BUMN) ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan rekomendasi komisi 9 tahun 2012 mengenai penyelesaian permasalahan OS BUMN.

Baca: Hotel Penuh Dibooking Jelang Cap Go Meh

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Syamsul Bachri yang menjadi pimpinan rapat mengatakan banyak sekali masalah-masalah yang terkait dengan posisi outsourcing di BUMN karena itulah dia berharap penyelesaian masalah ketenagakerjaan ini segera dilakukan sesuai Rekomendasi Panja Outsourcing Komisi IX DPR RI pada 22 Oktober 2013.

Pada kesempatan itu, GEBER BUMN KALBAR yang diwakili 10 orang yaitu Ketua Umum dan SekJend SP MANDIRI, Ketua DPC MPW, Ketua dan Sekretaris DPC Rasau, Ketua DPC Sekadau, Ketua dan Sekretaris DPC Sintang, Humas DPC Siantan, Sekretaris DPC Kota Pontianak dan Ketua DPC Landak berkesempatan untuk terlibat langsung dalam audiensi yang menentukan nasib mereka. Tahun 2017, GEBER BUMN KALBAR berkali-kali mendesak pihak PLN untuk menyelesaikan kasus ini.

Penulis: Claudia Liberani
Editor: Dhita Mutiasari
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help