Harap Bank Mega Dorong Dana Pihak Ketiga, OJK Kalbar Ungkap Faktor Penghambat Akses Keuangan

Salah satu tugas utama OJK di daerah kata Riezky adalah peningkatan tingkat inklusi dan literasi keuangan...

Harap Bank Mega Dorong Dana Pihak Ketiga, OJK Kalbar Ungkap Faktor Penghambat Akses Keuangan
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ MASKARTINI
Plt Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), Moch Riezky F Purnomo 

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Maskartini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Plt Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), Moch Riezky F Purnomo menyambut baik diresmikannya Kantor Kas Bank Mega di Transmart Pontianak yang beralamat di Jalan Arteri Supadio Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Kamis (8/2/2018).

Baca: Mengenal Sosok Bapak Pers Nasional

"Harapan kita Dana Pihak Ketiga bisa tumbuh. Pertumbuhan yang cukup bagus pada 2017 lalu yaitu dana pihak kegitan. Untuk kredit, pertumbuhannya lambat dari target 9 persen, di Kalbar tercapai hanya 7 persen. Tapi untuk DPK perkembangannya hingga 13 persen selama 2017. Pembukaan Kantor kas Bank Mega di Transmart ini diharapkan dapat menjangkau semua masyarakat," ujar Riezky.

Baca: Bikin Iri, Ini 4 Potret Kebersamaan Daffa Wardhana dan Chelsea Islan Yang Romantis Abis

Salah satu tugas utama OJK di daerah kata Riezky adalah peningkatan tingkat inklusi dan literasi keuangan.

Ia mengatakan berdasarkan Survei Nasional Literasi Keuangan Indonesia yang dilakukan oleh OJK, diketahui tingkat literasi Provinsi Kalbar hanya sebesar 30,5 persen sedangkan prosentase masyarakat Indonesia yang telah menggunakan produk atau layanan jasa keuangan (utilitas) sebesar 65,5 persen.

"Untuk itu kehadiran Bank Mega di Kabupaten Kubu Raya ini diharapkan dapat meningkatkan inklusi keuangan seluruh masyarakat wilayah Kubu raya dan Sekitarnya. Kami mendorong juga perbankan untuk terus meningkatkan aktivitas terkait peningkatan tingkat inklusi dan literasi keuangan," ungkapnya.

Beberapa faktor yang menjadikan terhambatnya akses masyarakat terhadap industri keuangan formal, antara lain adalah masih rendahnya pendapatan masyarakat, preferensi sebagian masyarakat untuk melakukan transaksi keuangan melalui jalur informal, dan faktor budaya.

"Selain itu, faktor lainnya adalah jangkauan pelayanan kembaga jasa keuangan yang terbatas, prosedur atqu administrasi yang masih rumit, dan adanya ketidaksesuaian produk keuangan dengan kebutuhan masyarakat, dan tingginya biaya penggunaan produk dan layanan jasa keuangan," ungkapnya.

Penulis: Maskartini
Editor: Dhita Mutiasari
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help