Pilkada Kayong Utara

Sebelum Kampanye, Ini Yang Perlu Dipersiapkan Para Calon Bupati Dan Wakil Bupati

Pada dasarnya, menurut Kapolres, proses pengurusan STTP Kampanye dilakukan oleh Pemohon kepada Pihak Kepolisian.

Sebelum Kampanye, Ini Yang Perlu Dipersiapkan Para Calon Bupati Dan Wakil Bupati
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID / MUHAMMAD FAUZI
Kapolres Kayong Utara AKBP Arief Kurniawan 

Laporan Wartawan Tribun Potianak Muhammad Fauzi

TRIBUNPONTIANAK. CO. ID, KAYONG UTARA - Kapolres Kayong Utara AKBP Arief Kurniawan mengingatkan para Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kayong Utara, untuk membuat Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) sebelum melakukan kampanye, yang dimulai pada tanggal 15 Pebruari mendatang.

Dikatakan AKBP Arief Kurniawan, hal ini merupakan bagian dari tata cara pelaksanaan kampanye yang telah diamanahkan melalui Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2012.

Baca: DPRD Kayong Utara Akan Bentuk Tim Selesaikan Pergeseran Kawan Taman Nasional

Dimana mekanismenya adalah pemberitahuan dan Penerbitan STTP kampanye.

Pada dasarnya, menurut Kapolres, proses pengurusan STTP Kampanye dilakukan oleh Pemohon kepada Pihak Kepolisian.

Baca: Banjir di Mentebah, Ini Penjelasan Tagana Kapuas Hulu

Pemberitahuan kegiatan dan penerbitan STTP Kampanye, paling lambat telah diterima oleh Kepolisian dalam waktu 7 hari sebelum penyelenggaraan kegiatan kampanye.

"Pemohon mengajukan pemberitahuan kampanye secara tertulis oleh yang bersangkutan, pemimpin atau penanggungjawab kelompok. Dan disampaikan secara langsung kepada Pejabat Polri sesuai tingkat kewenangannya,"terang Kapolres AKBP Arief Kurniawan.

Setelah permohonan STTP diterima pihak Kepolisian, sambungnya, kemudian diteliti kebenaran dan kelengkapannya. Jika belum lengkap, paling lambat 3 hari sejak diterimanya surat pembeitahuan kampanye, pemohon diberikan waktu untuk melengkapinya.

Dengan terbitnya STTP, disebutkan Kapolres Kayong Utara, STTP tersebut ditembuskan kepada Satuan Polisi terkait, instansi terkait, pemilik lokasi atau tempat sasaran kampanye.

"Kemudian Surat Pemberitahuan Kampanye, mesti dilampiri dengan jadwal kampanye dari KPU. Juga surat keputusan atau surat penunjukan tentang Tim Kampanye yang telah ditetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati,"ujar Kapolres AKBP Arief Kurniawan.

Selain itu, sebutnya lagi, ada beberapa lampiran lain yang mesti dibuat oleh Pasangan Calon masing-masing. Yakni perincian penggunaan kendaraan, jumlah masa dan rute, serta susunan acara kampanye.
Kapolres juga menginformasikan, Ditambah lagi surat izin pemilik, jika menggunakan ruang atau bangunan. Serta Surat izin dari Pemda KKU apabila menggunakan fasilitas umum.

"Apabila Kampanye tidak sesuai dengan ijin yang diberikan, pihak Kepolisian dapat melakukan tindakan peringatan tertulis hingga pembubaran kegiatan,"tegasnya. 

Penulis: Muhammad Fauzi
Editor: Dhita Mutiasari
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help