Berita Video

Kepala Desa Keluhkan Zona Kawasan Taman Nasional Yang Rambah Permukiman Warga

Melalui asosiasi Apdesi kami juga membentuk tim, tim untuk menyampaikan ke Pemerintah Provinsi dan pemerintah pusat.

Laporan Wartawan Tribun Potianak Muhammad Fauzi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAYONG UTARA - Kepala Desa Pampang Harapan Usman Talib yang hadir saat melakukan audensi di DPRD terkait permasalahan zona kawasan Taman Nasional mengatakan bahwa sebelum menyampaikan keluhan masyarakat ke DPRD, pihaknya juga sudah membentuk Tim, melalui Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi).

"Melalui asosiasi Apdesi kami juga membentuk tim, tim untuk menyampaikan ke Pemerintah Provinsi dan pemerintah pusat, masalah zonasi-zonasi kawasan taman nasional ini, untuk mengembalikan hak-hak masyarakat,"terang Usman Talib.

Menurut Usman Talib, pihaknya sudah banyak menampung laporan masyarakat akan persoalan zonasi kawasan Taman Nasional, yang menyebabkan mayarakat tidak dapat menggarap atau melakukan pembangunan di daerah tersebut.

Bahkan diakui Usman Talib, Dana Desa yang semestinya untuk pembangunan Desa juga menjadi terhambat karena lokasi yang akan dilakukan kegiatan nyatanya berada di dalam kawasan hutan lindung.

"Banyak sekali laporan dari masyarakat, misalnya pembangunan inspratruktur, saluran-saluran sehingga mereka (masyarakat) tidak dapat membangun Desa itu, meskipun Desa dibantu dengan Dana Desa, tapi kenyataannya berbenturan dengan kawasan Taman Nasional,"keluhnya.

Pergesaran patok yang terus meluas dari tahun ketahun, tanpa adanya peta yang jelas diakuinya saat ini hampir 80 persen kawasan taman nasional sudah tepat berada di sekitar permukiman warganya di Desa Pampang Harapan.

"Hampir 80 persen dibelakang rumah penduduk itu kawasan Taman Nasional. Kalau untuk rumah yang terkena di dalam kawasan kami masih ragu, dimana tampal batasnya,"tuturnya.

Usman Talib juga mengaku lebih berhati-hati dalam jual beli lahan oleh masyarakat karena beberapa Kepala Desa sebelumnya diakuinya harus berhadapan dengan hukum ketika membuatkan surat keterangan jual beli lahan masyarakat, yang ternyata diakui pihak TNGP berada di dalam kawasan Taman Nasional.

"Dalam permasalahan SKT, masyarakatkan jual beli, jual beli kebun inikan biasanya Kepala Desa membuatkan surat keterangan atas tanah. jadi surat keterangan ini, dalam fakta persidangan menjadi tersangka, karena jual beli itu masuk dalam kawasan. padahal jual beli itu dilakukan sebelum penetapan kawasan Taman Nasional, "ceritanya.

Penulis: Muhammad Fauzi
Editor: Rizky Zulham
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help