Bupati Karolin Imbau Masyarakat Dukung Program PTSL

Ini program dari Pak Jokowi untuk membantu masyarkat membuat sertifikat. Ini program yang sangat penting untuk kita

Bupati Karolin Imbau Masyarakat Dukung Program PTSL
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID / ALFONS PARDOSI
Bupati Landak Karolin Margret Natasa saat hadir dalam penyuluhan masalah PTSL oleh BPN Landak kepada masyarakat di Desa Pahuman, Kecamatan Sengah Temila, Rabu (7/2). 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Alfon Pardosi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, LANDAK - Bupati Landak Karolin Margret Natasa, hadir ditengah-tengah masyarakat Desa Pahuman yang mengikuti penyuluhan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Landak, Rabu (7/2).

Dalam kesempatan tersebut, Karolin meminta kepada ratusan masyarakat Desa Pahuman, Kecamatan Sengah Temila yang hadir untuk benar-benar mengikuti program PTSL yang dicanangkan oleh Presiden RI Joko Widodo tersebut.

"Total ada 2000 bidang yang akan diukur, dan 1000 bidang akan dibuatkan sertifikat untuk di Desa Pahuman. Ini program dari Pak Jokowi untuk membantu masyarkat membuat sertifikat. Ini program yang sangat penting untuk kita," ujar Karolin.

Selain itu, berdasarkan data BPS, saat ini Kabupaten Landak berada di posisi 13 dari 14 Kabupaten/Kota termiskin yang ada di Kalbar. Maka menurut Bupati, apa yang disebut dengan miskin bukan hanya masalah kelaparan. Karena untuk di Landak sendiri sudah jarang yang kelaparan.

(Baca: Kepala BPN Sanggau Ditetapkan Tersangka, Ini Dugaan Kasusnya )

"Miskin kita di sini, masalah hak atas tanah. Kalau rumah tinggal di atas tanah tidak ada sertifikat, maka dinyatakan tidak punya tanah. Sehingga masuk dalam kategori msikin. Semoga dengan program PTSL ini, digunakan sebaik-baiknya," katanya.

Sehingga mesti diukur tanah masyarakat agar mendapat sertifikat melalui program PTSL. "Dengan adanya PTSL ini, maka hak kita diakui oleh Negara. Gunakan dan manfaatkan dengan baik. PTSL sistemtis lengkap maksudnya harus beres, maka semua harus diselesaikan sampai batas Desa," pinta Bupati.

Dengan demikian jika masih ada masalah dengan batas Dusun atau batas Desa, Camat harus menjadi turun menyelesaikan sebagai perantara. "Jadi semuanya harus benar-benar beres, itu yang dimaksud denga sistematis lengkap," bebernya.

Disamping itu, Karolin minta kepada BPN mengurus kalau ada pinjaman masyarakat di CU yang menggadai SKT. "Itu juga harus diukurkan, agar bisa ditingkatkan statusnya menjadi sertifikat. Tapi harus dikoordinasikan dulu bersama CU terkait," pintanya.

Kalau sudah menjadi sertifikat, diharapkan bisa digunakan untuk modal usaha. "Pesan saya, kalau sudah jadi sertifikat jangan langsung dijual atau digadai. Boleh sih, tapi untuk usaha jangan, buat beli motor. Tapi untuk usaha yang bermanfaat," ungkapnya.

Selain itu Karolin menyampaikan dalam proses pembuatan sertifikat melalui PTSL memang ada ongkosnya. "Tapi ini lebih murah. Pelaksanaan juga akan diawasi oleh Kejaksaan. Makanya jangan sampai da pungli," harapnya.

Kemudian kata Bupati, biasanya yang ada masalah itu karena tanah warisan. Tentu itu tentu merepotkan petugas di lapangan. "Maka harus ada teribat juga Camat, DAD, Timanggong, jika terjadi perselisihan. Mohon diselesaikan secara kekeluargaan, baru diurus PTSL nya," pungkasnya.

Penulis: Alfons Pardosi
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help