Demokrasi dan Money Politics

Kondisi ini pun semakin 'tidak sehat' dengan keadaan masyarakat kita yang masih berprilaku matrialistis.

Demokrasi dan Money Politics
Ilustrasi
Ilustrasi Pilkada 2018 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK -  Money politics atau politik uang. Kalimat ini takkan pernah bisa hilang dalam setiap perhelatan demokrasi di negeri ini. Dan, pertengahan tahun 2018 ini, bakal ada pesta demokrasi, pemilihan kepala daerah di enam kabupaten/kota serta Pilgub di Kalbar.

KPU masing-masing kabupaten, kota, dan provinsi telah menutup proses pendaftaran bakal calon pasangan kepala daerah per 10 Januari 2018 lalu. Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Kalbar 2018, setidaknya ada 6 Pilkada yang digelar.

Masing-masing Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kalbar, Pemilihan Wali Kota Pontianak (Pilwako), Pemilihan Bupati (Pilbub) Kubu Raya, Mempawah, Sanggau, dan Kayong Utara.

Sebagai sebuah pesta demokrasi sudah barang tentu persiapan sudah dilakukan oleh mereka yang bakal berkompetisi. Dukungan partai politik, simpatisan atau organisasi kemasyarakatan, dan sumber dana sebagai salah satu moda sosial politik mereka guna melancarkan tujuan menjadi yang terbaik dalam aruh ganal tersebut.

Dan, banyak orang menyebut kontes politik tidak bisa dilepaskan dari persoalan 'fulus' alias duit. Itu sebabnya, kontes politik bisa diibaratkan sebuah hajatan super mewah yang melibatkan tidak hanya puluhan atau ratusan orang di dalamnya -yang menyebabkan cost atau biaya yang harus dikeluarkan pelaku utama dalam pesta tersebut menjadi tidak sedikit.

Jadi jangan heran, cost politik sangat dipengaruhi oleh kemampuan kocek masing-masing kontestan. Dan, jujur harus kita katakan cost politik di negeri ini bukan seperti ibarat makanan cepat saji; Paket hemat! Ada banyak pihak yang berkepentingan. Contohnya, partai politik yang sudah barang tentu tidak begitu saja merekomedasi seseorang untuk mewakili partai dalam sebuah hajatan akbar tersebut.

Kini, kita semua pun menjadi mafhum apa itu namanya 'mahar politik'. Boleh saja para elite di partai politik menampik adanya praktik tersebut.

Namun ribut-ribut di Jawa Timur dan beberapa daerah di negeri ini adalah fakta bahwa kebiasaan seperti itu tidak bisa dipungkiri, dan itu memang ada! Apapun sebutannya, jujur harus kita katakan praktik (mahar politik) menjadikan hajatan politik itu tidaklah murah.

Kondisi ini pun semakin 'tidak sehat' dengan keadaan masyarakat kita yang masih berprilaku matrialistis. Pengalaman selama ini, the votters atau rakyat pemilih melihat setiap hajatan pesta politik menjadi alat tawar yang mau tidak mau harus diapresiasi oleh para kontestan. Dengan kata lain, The Votters tidak akan memberikan jasanya (suara) secara gratis, melainkan apa yang diperoleh mereka atas jasa yang telah mereka berikan.

(Baca: Sadis! Pria Dewasa Membanting, Memukul Anak Kecil Serta Menginjaknya Dengan Brutal )

Fakta bahwa praktik money politics dalam setiap perhelatan politik menyebabkan masyarakat tidak bisa membedakan antara penyelenggaraan mekanisme politik dengan money politics. Dengan kata lain, terbangun pandangan umum bahwa politik uang dalam setiap kompetisi politik adalah sebuah keharusan.

Di sisi lain, kita tak perlu menyalahkan demokrasi yang sedang terjadi di negeri ini, karena suka tidak suka bahwa sejatinya pemegang kedaulatan adalah pemilik uang'. Dan, apa yang terjadi dalam pesta politik di negeri ini adalah realitas di mana rakyat dan elite menikmati dengan caranya masing-masing. Secara kasat mata, hajatan besar politik selama ini tidak menempatkan demokrasi pada tempat yang sebenarnya.

Kondisi ini tentunya tidak bisa dibiarkan. Praktik Money Politics jelas sebuah kejahatan besar dalam politik yang tidak bisa terus dibiarkan menjadi virus demokrasi bangsa ini. Sampai kapan? Sampai kita semua sadar bahwa demokrasi bukanlah barang yang dijual murah! (*)

Penulis: Ahmad Suroso
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved