Menyoal Tingginya Angka Buta Huruf

Jumlah buta aksara di Tanah Air itu terjadi pada usia 15-59 tahun yang tersebar di 11 provinsi.

Menyoal Tingginya Angka Buta Huruf
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ TITO RAMADHANI
Jamian (16), satu di antara anak buta aksara dan putus sekolah asal Kecamatan Selakau saat duduk di atas sebuah kapal nelayan, Rabu (24/1/2018). Kendati mengaku bisa membaca, Jamian kesulitan membaca berita koran yang dipegangnya. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Laporan utama harian ini menyuguhkan fakta yang mengejutkan. Berdasar data yang dirilis Badan Statistik Pusat (BPS) Kalimantan Barat berdasarkan hasil survei sosial ekonomi nasional, jumlah warga buta huruf di Kalbar pada tahun 2017 mencapai 332.943 jiwa atau 6,75 persen dari 6total penduduk Provinsi Kalbar yang mencapai 4.932.499 jiwa.

Angka 6,75 persen ini dari keseluruhan jumlah penduduk Kalbar yang berumur 15 tahun ke atas.
Mengejutkan, karena terjadi kenaikan jumlah warga yang buta huruf dibanding periode sebelumnya.

Sebelumnya, pada awal September 2017 silam Kementerian Pendidikan dan Budaya (Kemdikbud) merilis sekitar 2,07 persen dari total penduduk Indonesia atau 3,4 juta warga masih buta aksara. Jumlah buta aksara di Tanah Air itu terjadi pada usia 15-59 tahun yang tersebar di 11 provinsi.

Kalbar menempati posisi tertinggi nomor lima, 4,50 persen dari total penduduk. Tertinggi angka buta hurufnya Papua 28,75 persen, disusul 7,91 persen di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), 5,15 persen di Nusa Tenggara Timur (NTT), 4,58 persen di Sulawesi Barat, 4,49 persen di Sulawesi Selatan, 4,50 persen di Kalbar, 3,57 persen di Bali, 3,47 persen di Jawa Timur, 2,90 persen di Kalimantan Utara, 2,74 persen di Sulawesi Tenggara, dan 2,20 persen di Jawa Tengah.

Artinya, berdasarkan data yang dirilis Antara Senin (11/11/2017) dibandingkan data yang dirilis Tribun kemarin, ada peningkatan jumlah warga yang buta huruf, dari 4,50 persen di akhir tahun 2017 meningkat menjadi 6,75 persen, atau naik 2,25 persen. Kita prihatin melihat jumlah angka buta huruf di Tanah Air, khususnya di Kalbar yang justru malah meningkat.

Pemerintah terutama Kemdikbud melalui Ditjen PAUD dan Dikmas , Kemristekdikti, dan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) perlu mendukung guna menekan tingginya jumlah warga yang buta huruf. Sayangnya, Pemprov Kalbar melalui Pergub No 131 Tahun 2017 yang diteken tanggal 29 Desember 2017 justru membubarkan UPT Pelayanan Perpustakaan Daerah Kalbar yang terletak di Jalan Sutoyo, Pontianak, mulai 24 Januari 2018.

(Baca: Dugaan Pencurian di Gang 822 Tak Berlanjut ke Ranah Hukum, Ini Keterangan Polisi )

Secara tidak langsung kebijakan tersebut akan berpengaruh pada program pemberantasan buta aksara di Kalbar. Sangat disayangkan, karena UPT Perpusda Kalbar telah menjadi ujung tombak pengembangan tradisi literasi di Kalbar, melalui beragam aktifitasnya, termasuk penyebaran buku-buku ke warung kopi hingga pos-pos perbatasan. Karena itu, kita berharap Pemprov Kalbar meninjau kembali kebijakan pembubaran UPT Perpusda Kalbar.

Di sisi lain, permasalahan buta huruf bukanlah merupakan sebuah masalah satu sektor saja, tetapi lebih kepada permasalahan yang merupakan akibat dari beberapa sektor. Kemiskinan merupakan salah satu sektor permasalahan yang mengakibatkan seseorang buta huruf. Karena jika seseorang hidup miskin maka akan banyak menghabiskan waktunya untuk mencari penghasilan.

Kedua, lokasinya yang tidak terjangkau. Mereka jauh dari perkembangan informasi dan teknologi. Mereka yang di pelosok biasanya hanya bisa menggunakan bahasa daerah. Seperti Hamidah, warga Dusun Permai, Sungai Nyrih, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas yang ditemui Tribun. Dia tak bisa baca tulis dan sama sekali tak bisa berbicara bahasa Indonesia.

Ketiga, motivasi belajar yang kurang. Lantaran disibukan dengan pemenuhan kebutuhan primer, motivasi belajar mereka yang buta huruf, sangat rendah. Kendala-kendala ini harus menjadi perhatian pemerintah pusat maupun daerah untuk segera diatasi. Jangan sampai warga kesulitan, terutama saat berhadapan dengan urusan yang membutuhkan membaca dan menulis.

Beberapa langkah bisa dilakukan untuk dapat mengatasi tiga kendala tersebut sehingga angka buta huruf dapat ditekan. Selain dengan menumbuhkan kesadaran motivasi belajar, juga dijalinnya kerjasama dengan perguruan tinggi untuk ikut membantu meningkatkan angka melek aksara.

Misalnya, dalam program Kuliah Kerja Nyata mahasiswa yang terjun langsung di tengah masyarakat terlibat dalam proses pembelajaran pendidikan keaksaraan. Sebagai contoh ikut menjadi mentor di Puding (Pustaka di Hari Minggu), atau menjadi pengajar di rumah pintar. (*)

Penulis: Ahmad Suroso
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved