Komisi D DPRD Sambas Ragukan Data Warga Buta Huruf Yang Dirilis BPS

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Tito Ramadhani

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS - Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Sambas, Supni Alatas menyangsikan data yang dirilis BPS Kalbar, yang mengungkapkan ada sebanyak 36.601 warga buta huruf di Kabupaten Sambas pada tahun 2017, atau dengan persentase sebesar 6,91 persen dari total jumlah penduduk Kabupaten Sambas, sebanyak 529.684 jiwa.

"Saya menyangsikan data BPS itu. Karena sampling yang dilakukan, itu juga mungkin metodenya beda, hanya sampling saja,"ungkapnya saat dikonfirmasi, Minggu (28/1/2018).

Lanjut Supni, ini lantaran dalam rapat kerja Komisi D DPRD Sambas dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Sambas. Angka buta aksara di Kabupaten Sambas, sudah jauh lebih menurun.

(Baca: Cuci Motor Sambil Menari dan Basah-basahan, Aksi Dua Wanita Cantik Bikin Pria Tak Berkedip )

"Sudah turun jauh, kalau ndak salah tidak sampai 3 persen dari jumlah penduduk di Kabupaten Sambas. Sedikit sekali, tinggal 3 ribuan warga. Jadi sebenarnya data BPS itu dipertanyakan juga kan, saya masih sangsi bagaimana metode mereka menghitungnya," jelasnya.

Ia menegaskan, saat rapat kerja dengan Disdikbud Sambas, diketahui bahwa secara total angka buta aksara di Kabupaten Sambas, tidak lebih dari 3 persen jumlah penduduk Kabupaten Sambas.

"Turunnya persentase angka buta aksara itu, sehingga itulah yang menyebabkan IPM Kabupaten Sambas naik kemarin. Dari Kabupaten Sambas pernah peringkat 14, sejak 2016 awal Kabupaten Sambas sudah peringkat 6," terangnya.

(Baca: Hasil Lengkap Piala FA: Liverpool Keok, Tottenham Hotspur Ditahan Imbang Tim Divisi Empat )

Meskipun demikian, menurut Supni, jika data BPS Kalbar itu benar, maka Disdikbud Sambas harus ekstra kerja keras lagi.

"Kalau pun itu benar, maka kerja keras lagi untuk membuat program pengentasan buta aksara. Bila perlu dilakukan dengan program yang namanya Angka Buta Aksara Nol (Absanol). Itu harus dikebut,dan itu sudah berkali-kali kami sampaikan dalam rekomendasi Pansus LKPJ. Kita dengan berbagai cara lah, mulai dari PKBM," ujarnya.

Ia menegaskan, jika benar data yang dirilis BPS Kalbar, maka menjadi Pekerjaan Rumah bagi Disdikbud Sambas. Untuk langsung melakukan langkah-langkah, membenahi validitas dan keakuratan data warga buta aksara.

"Mengidentifikasi kembali kantong-kantong buta huruf kita itu ada dimana saja. Kemudian, bila perlu Bupati mencanangkan program Absanol. Sehingga jika sudah mengetahui kantong-kantong buta huruf ini dimana saja, fokuslah kita menyelesaikan masalah itu. Ini harus menjadi perhatian serius Pemda Sambas," tegasnya.

Ditambahkan Supni, jika data tersebut sudah termasuk pula kelompok usia 15 tahun ke bawah juga tinggi, maka ini tidak hanya serius, namun bahkan menjadi sangat serius.

"Menjadi sangat serius kalau kelompok usia 15 tahun ke bawah juga tinggi. Karena kita sudah membuat Perda tentang Pendidikan, dimana anak usia itu wajib belajar. Berarti gagal kita kalau seperti ini, sementara akses pendidikan kita sudah semakin dekat dengan masyarakat. Kok sekarang ada lagi yang ditemukan, apalagi kalau itu kelompok usia 15 tahun ke bawah," urainya.