TribunPontianak/

Pilgub Kalbar

Mahar Politik Boleh Atau Tidak? Ini Penjelasan Pengamat Politik Sukamto

Tapi kalau ada partai yang bisa memberikan perahu atau bendera secara cuma-cuma. Itu saya pikir bagus.

Mahar Politik Boleh Atau Tidak? Ini Penjelasan Pengamat Politik Sukamto
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ ANESH VIDUKA
Dr Sukamto 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak Rizky Prabowo Rahino

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Terkait mahar politik, Pengamat Politik Sukamto mengatakan Partai politik butuh biaya dan anggaran untuk operasional.

"Partai dapat darimana ? Ya salah satunya pada saat kontestasi politik seperti ini," terang Sukamto, Jumat (12/1/2018).

Cuma, lanjut dia,  persoalannya apakah ketemu atau tidak nilai antara orang yang ingin menggunakan perahu itu dengan orang yang mempunyai perahu. Masalahnya hanya di situ. Kalau bicara etos menjadi rahasia umum lah, tidak ada perahu politik itu gratis.

(Baca: Suriansyah Ajak Elite Politik Tidak Andalkan Politik Identitas  )

Mahar perahu atau bendera dan dana kampanye tentu berbeda. Uang kampanye datang dari negara, sedangkan mahar ya dari figur yang ingin perahu. Namun, kedua-duanya biaya politik. Orang kampanye kan tentunya setelah punya perahu atau bendera.

"Saya pikir bagus kalau ada partai politik yang tidak ada mahar. Menurut saya, mahar ini bukanlah sesuatu yang wajib. Namun, tidak juga haram," tambahnya.

Tidak bisa dipungkiri partai memerlukan biaya. Tapi kalau ada partai yang bisa memberikan perahu atau bendera secara cuma-cuma. Itu saya pikir bagus.

(Baca: Usai Tanam Pohon Belian, Atbah Ajak Forkopimda Pantau Kebun Raya Sambas )

Dampak balik modal itu tentu saja pasti ada. Artinya ketika dia berjuang mengeluarkan modal, setelah jadi tentu ada upaya mengembalikan modal.

"Tapi menurut saya itu sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Karena biaya demokrasi dan biaya politik itu mahal," jelasnya.

Saya justru kalau soal mahar itu bukan persoalan. Klau dana dari cukong-cukong itu yang jadi masalah. Menurut saya, dana cukong-cukong kalau bisa harus dihindari.

Misalnya, ada figur yang secara modal kurang. Kemudian ada pihak lain atau pihak ketiga yang kemudian membiayai. Itu yang harus dihindari kalau bisa. Karena itu bisa berdampak pada saat figur itu jadi dan mengambil kebijakan. Jadi, mahar tidak masalah sepanjang menggunakan modal sendiri.

Penulis: Rizky Prabowo Rahino
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help