Waspadai Isu SARA

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Masih tentang persiapan menuju Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) 2018 yang akan digelar serentak di 171 daerah, bila kemarin editorial Tribun lebih berisi ajakan kepada pemilih untuk melihat rekam jejak para pasangan calon kepala daerah yang akan berlaga, kali ini mengajak masyarakat dan parpol pengusung kandidat untuk mewaspadai munculnya isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

Seperti diketahui, awal pekan ini partai partai politik sudah mengumumkan jago-jagonya, dan melakukan proses pendaftaran di KPU masing-masing daerah.

Sering dengan dimulainya tahapan Pilkada 2018 hendaknya perlu diwaspadai pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang ingin menghembuskan isu SARA.

Karena perlu diingat, isu SARA bahayanya melebihi politik uang. Masyarakat bisa mengalami perpecahan akibat politik yang bercampur aspek SARA, seperti yang sangat terasa terjadi pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada 2017 lalu. Kita sudah melihat dan merasakan betul akibat isu SARA, masyarakat Ibu Kota hingga saat ini masih terbelah.

Mengutip mantan Ketua PP Muhammadiyah Prof Dr Syafii Maaif, tragedi pilkada DKI Jakarta jangan diulang lagi karena merusak republik ini.

Meski demikian kita tetap khawatir kontestasi politik bercampur isu SARA tersebut masih akan digunakan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab pada Pilkada 2018 mendatang. Dan bisa menjalar ke skala yang lebih besar.

Sebab, Pilkada 2018 adalah pemanasan menuju Pemilu 2019. Persaingan ketat akan bergeser sedikit dari Ibu Kota ke tiga provinsi di Pulau Jawa, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Siapa pun yang menguasai wilayah dengan jumlah penduduk yang paling besar ini, diyakini bisa memuluskan langkahnya menuju Pilpres 2019.

Karena itu, beberapa daerah yang akan melaksanakan Pilkada, termasuk Kalbar perlu diantisipasi khusus agar tidak menjadi tempat berkembangnya isu SARA.

Karena ada beberapa pihak menganggap tidak masalah. Padahal sebenarnya, memakai isu SARA merendahkan nilai ketuhanan karena Tuhan yang besar dipakai untuk obyek politisasi.

Kunci mencegah politik SARA agar tidak terus terjadi adalah kesadaran di tingkat elite. Jika elite sama-sama sepakat bersaing secara sportif, diharapkan politik kebencian berbasis identitas yang berpotensi memecah belah bisa ditekan seminim mungkin.

Semua pihak yang terlibat dalam perhelatan itu harus mengedepankan etika, menjauhkan kompetisi curang, menghindari kampanye hitam dan politik uang, serta mengharamkan politik identitas dan ujaran kebencian.

Bagi kita di Kalbar, Pilkada serentak 2018 akan diikuti oleh Pemilihan Gubernur Gubernur Kalbar dan pemilihan Bupati Mempawah, Sanggau, Kubu Raya, dan Kapuas Hulu.

Di antara Pilgub dan Pilbub, jelas pemilihan gubernur banyak disimak masyarakat.

Sampai kemarin sudah tiga pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang sudah memastikan maju.