Sengketa Lahan, Kapolres Sebut Pemicunya Pemekaran Perlu Duduk Bersama

Seharusnya saat batas wilayah di tetapkan karena adanya pemekaran, pihak Desa

Sengketa Lahan, Kapolres Sebut Pemicunya Pemekaran Perlu Duduk Bersama
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID / MUHAMMAD FAUZI
Kapolres Kayong Utara AKBP Arief Kurniawan 

Laporan Wartawan Tribun Potianak Muhammad Fauzi

TRIBUNPONTIANAK. CO. ID, KAYONG UTARA – Terkait sengketa lahan milik warga Desa Banyu Abang dan Desa Sungai Paduan yang saat ini terjadi, hingga ke pemasangan Portal di jalur perusahaan sawit PT KAP.

Kapolres Kayong Utara, AKBP Arief Kurniawan mengatakan pihaknya langsung melakukan pengecekan di lapangan, bersama Camat, dan Kepala Desa setempat untuk melakukan pembukaan portal, dan saat ini portal yang dipasang sudah dilepas karena dapat menimbulkan gesekan dimasyarakat.

Terkait Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dimiliki masyarakat di dua Desa diakui Kapolres hal ini disebabkan adanya penetapan batas desa baru, karena adanya pemekaran Kabupaten Kayong Utara.

Baca: KPU KKU Beberkan Agenda Selanjutnya, Setelah Rapat Pleno Berkas Dukungan Balon

"Persoalan ini harus duduk bersama, karena menurut saya ini disebabkan adanya pemekaran Kabupaten Kayong Utara, karena sebelumnya tanah ini masuk ke dalam Desa Banyu Abang, setelah di mekarkan, keputusan Bupati sudah final, wilayah tersebut, atau tanah tersebut masuk dalam kawasan Sungai Paduan," terang Kapolres Kayong Utara, belum lama ini.

Diakui Kapolres untuk SKT yang ada di dua Desa saat ini, seharusnya saat batas wilayah di tetapkan karena adanya pemekaran, pihak Desa, Camat hingga Kepala Daerah harus mencabut salah satu SKT sehingga tidak terjadi tumpang tindih dilahan yang sama.

Baca: Kasdam Inginkan TNI Harus Netral dan Tak Berpolitik

"Yang nampak sekarang ini masalah SKT, karena masyarakat memiliki SKT waktu Kepala Desa yang lama, pas sudah di pecah, Kepala Desa Sungai Paduan mengeluarkan lagi SKT, seharusnya mekanismenya itu, ketika sudah dimekarkan apapun administrasi yang sudah dikeluarkan, yang sifatnya tidak permanen, dicabut dulu, contohnya SKT ini, "ungkapnya.

Pihak Perusahaan PT KAP, dikatakan Kapolres sudah melakukan ganti rugi kepada masyarakat Sungai Paduan, yang mana lahan tersebut masuk di dalam daerah Desa Sungai Paduan.

Baca: Pemerintah Harus Lakukan Inventarisasi, Sengketa Lahan Kubu Raya Paling Banyak

" kita sudah ketemu Kepala Desanya, Camatnya. Berdasarkan SKT itulah pihak Perusahaan melakukan ganti rugi, Perusahaan memberikan ganti rugi dengan dasar legalitas SKT itu, karena berdasarkan keputusan Bupati, yang mempunyai legalitas itu masyarakat Sungai Paduan, makanya ganti rugi itu diberikan ke masyarakat Sungai Paduan," tambahnya.

Diakui Kapolres, saat ini sedang dicarikan jalan keluar, dengan mengagendakan audensi di Kantor DPRD Kayong Utara, sehingga dapat jalan keluar antara masyarakat dan perusahaan yang melakukan usaha di Kayong Utara.

Penulis: Muhammad Fauzi
Editor: madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help