Serahkan 9 Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Ini Pesan Bupati Sambas Kepada OPD

Atbah Romin Suhaili menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun anggaran 2018, untuk sembilan Organisasi Perangkat Daerah.

Serahkan 9 Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Ini Pesan Bupati Sambas Kepada OPD
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/TITO RAMADHANI
Bupati Sambas, Atbah Romin Suhaili menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun anggaran 2018, untuk sembilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di aula utama Kantor Bupati Sambas, Jumat (5/1/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Tito Ramadhani

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS - Bupati Sambas, Atbah Romin Suhaili menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun anggaran 2018, untuk sembilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di aula utama Kantor Bupati Sambas, Jumat (5/1/2018).

Saat penyerahan sembilan DPA tersebut, Atbah didampingi Wakil Bupati Sambas, Hairiah bersama Sekda Kabupaten Sambas, Uray Tajudin dan Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas.

Sembilan DPA yang diserahkan tersebut, yakni untuk Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas, Bappeda, Badan Keuangan Daerah, Inspektorat Kabupaten, Kesbangpol Linmas, Dinas Kominfo, Sekretariat DPRD, Kantor Camat Selakau Timur dan Kantor Camat Tekarang.

Baca: Pilgub Kalbar 2018 Hanya Sebuah Pesta Demokrasi, Ini Imbauan Ketua DPRD Sambas

Sekda Kabupaten Sambas, Uray Tajudin menjelaskan, sembilan DPA yang telah diserahkan tersebut, dikarenakan OPD yang bersangkutan telah menyelesaikan verifikasi DPA.

"Belanja APBD Kabupaten Sambas tahun anggaran 2018 mencapai Rp 1,619 triliun. Rp 941 miliar dialokasikan untuk belanja tidak langsung dan Rp 678 miliar pada belanja langsung," jelasnya.

Dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran, seluruh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran pada organisasi perangkat daerah, menurut Uray Tajudin diperintahkan untuk segera mengambil langkah strategis.

"Guna mempercepat pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran,"tegasnya

Sekda mengingatkan bagi OPD, dalam menyelesaikan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, yang pelaksanaannya dengan pengadaan langsung atau nilai pengadaan sampai dengan Rp 200 juta tidak boleh melebihi triwulan ke dua tahun 2018.

Halaman
12
Penulis: Tito Ramadhani
Editor: Rizky Zulham
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help