OTT Kepala Daerah Lagi

Pertanyaannya, mengapa meskipun KPK sudah sering menggelar OTT, belum memberikan efek jera secara signifikan.

OTT Kepala Daerah Lagi
Tribunnews.com/ Abdul Qodir
Bupati Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan Abdul Latif (tengah), yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) digiring petugas ke dalam kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta, Kamis (4/1/2018). 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Mengawali tahun 2018, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali bergerak melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) kepala daerah. Kali ini, tim antirasuah menangkap Bupati Hulu Sungai Tengah (HST) Abdul Latif dan sejumlah orang di HST, Kalimantan Selatan, dan Surabaya, Jawa Timur pada Kamis (4/1/2018). Dari hasil giat OTT sementara, ada lima orang yang terjaring.

Sejauh ini belum diketahui dugaan korupsi yang menjadi latar belakang OTT kepala daerah kali ini karena tim KPK masih melakukan pergerakan di lapangan. Diketahui, Abdul Latif mulai menjabat Bupati Hulu Sungai Tengah pada 17 Februari 2016.

Sebelumnya ia pernah menjabat anggota Fraksi Partai Golkar Komisi III DPRD Kalsel periode 2014-2019 dari Daerah Pemilihan (Dapil) IV meliputi Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan, dan Hulu Sungai Tengah.

OTT terhadap kepala daerah tersebut sebenarnya bukan hal aneh. Publik pun mungkin tidak terkejut. Mereka memaklumi, karena berdasarkan catatan, KPK elah melakukan OTT sebanyak 19 kali selama 2017. Jumlah kasus tangkap tangan di tahun 2017 ini telah melampaui tahun sebelumnya dan merupakan terbanyak sepanjang sejarah KPK berdiri. Dari 19 kasus tersebut, KPK telah menetapkan 72 orang sebagai tersangka.

Pertanyaannya, mengapa meskipun KPK sudah sering menggelar OTT, belum memberikan efek jera secara signifikan.

(Baca: Ditpolair Polda Kalbar Amankan Satu Tersangka Beserta Ribuan Batang Kayu Diduga Ilegal )

Tren korupsi bukannya berkurang tetapi malah terus bertambah. Banyak penyebabnya. Di antaranya, para pelaku tindak pidana korupsi ini bisa jadi menilai KPK tidak detail dan tidak paham sepak terjang mereka.

Kita tentu prihatin lantaran masih banyak penyelenggara negara yang tidak belajar dari kasus korupsi yang menimpa banyak penyelenggara negara. Bahkan, mengutip Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, ada kepala daerah yang melakukan tindak pidana korupsi meski telah berulang kali dikunjungi KPK. Ini sungguh ironis.

Alasan lain, kekuasaan memang menggoda. Apalagi merasa tidak ada yang mengawasi. Bisa berbuat sekehendak hati. Padahal sebenarnya begitu mereka menjadi pejabat publik, mereka tak akan lepas dari pengawasan KPK. Tetapi masih juga ada yang berani bermain api. Ada banyak faktor yang membuat orang melakukan korupsi.

Menurut pakar psikologi pada dasarnya motif/alasan yang mendorong seseorang melakukan tindakan korupsi ada dua penyebab, yaitu dorongan kebutuhan (need driven) dan dorongan kerakusan (greed driven). Ada yang `terpaksa' korupsi untuk keperluan hidup, ada yang doyan korupsi untuk memenuhi keinginan tanpa batas. Keduanya sama buruknya.

Halaman
12
Penulis: Ahmad Suroso
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved