Analisa Pengamat Soal Kenaikan Anggaran Polda Kalbar di 2018

Jika pada tahun 2017, anggaran Polda Kalbar berjumlah Rp1.064.824.165.000. Pada tahun 2018 naik menjadi Rp 1.174.788.580.000.

Analisa Pengamat Soal Kenaikan Anggaran Polda Kalbar di 2018
TRIBUN PONTIANAK/DESTRIADI YUNAS JUMASANI
Kapolda Kalbar Irjen Didi Haryono menggelar press release akhir tahun sebelum memantau pengamanan Malam Tahun Baru 2018 bersama Forkopimda Kalimantan Barat di Mapolda Kalimantan Barat, Jalan Ahmad Yani, Pontianak, Kalimantan Barat, Minggu (31/12/2017) malam. Press Release akhir tahun ini sebagai tanggung jawab terhadap publik terlebih untuk transparannya penggunaan anggaran kepolisian di Polda Kalbar. 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak Rizky Prabowo Rahino

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Anggaran Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Barat naik Rp 109.964.415.000 pada tahun 2018.

Jika pada tahun 2017, anggaran Polda Kalbar berjumlah Rp1.064.824.165.000. Pada tahun 2018 naik menjadi Rp 1.174.788.580.000.

Terkait hal ini Pengamat Hukum Untan Turiman Fathurachman punya analisis terkait hal ini. Simak dalam tulisan berikut ini :

"Kenaikan anggaran Polda Kalbar tentunya harus disambut dengan baik pada tahun 2018 ini. Namun, perlu ditegaskan bahwa anggaran ini bukan hanya digelontorkan saja. Tentunya, ketika anggaran meningkat harus dibarengi dengan kinerja yang juga meningkat.

Jangan sampai ketika anggaran meningkat, kinerja malah merosot. Walau saya akui bahwa penurunan dan kenaikan adalah hal yang wajar. Seluruh masyarakat tentu berharap peningkatan kerja.

Ketika kinerja meningkat maka menjadi indikator pencapaian fungsi Polri berjalan baik. Ya, kinerja baik untuk mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban (kamtibmas) yang kondusif, tenteram dan damai.

Tidak dipungkiri beberapa hal menjadi pertimbangan dalam penegakan hukum atau law enforcement. Pertama, penegakan hukum tidak boleh ada diskriminasi. Kedua, penegakan hukm harus ada penegasan.

Ketiga, penegakan hukum harus dibantu dengan sarana dan prasarana lengkap. Dalam poin ini, sumber dana adalah salah satunya. Ya, ketersediaan anggaran atau dana. Kita akui terkadang sumber dana terbatas membuat sudah bergerak.

Namun, perlu ditegaskan setiap instansi harus profesional menjalankan tugas, pokok dan fungsinya. Jangan menjadikan keterbatasan anggaran sebagai alasan tidak bisa berbuat. Tetap berusaha lakukan terbaik.

Keempat, penegakan hukum perlu ditopang Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu pahami hukum tidak hanya sebagai peraturan undang-undang.

Saya juga berharap pengelolaan anggaran yang dikucurkan pemerintah ini berjalan sesuai koridor hukum serta menekankan prinsip akuntabilitas dan transparansi publik.

Penulis: Rizky Prabowo Rahino
Editor: Rizky Zulham
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help