Keterbukaan Informasi Kebutuhan Bersama

Penghargaan yang tinggi selayaknya kita berikan kepada Gubernur Kalimantan Barat atas komitmennya terhadap keterbukaan informasi di Kalbar.

Keterbukaan Informasi Kebutuhan Bersama
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ ISTIMEWA
Wapres Jusuf Kalla menyerahkan sertifikat peringkat 1 nasional Keterbukaan Informasi Publik Kategori Provinsi Tahun 2017 kepada Gubernur Kalbar, Cornelis di Istana Wapres, Jakarta, Kamis (21/12/2017). 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Prestasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat meraih Peringkat Pertama Keterbukaan Informasi Publik Kategori Pemerintah Provinsi Tahun 2017 patut kita apresiasi.

Penghargaan berupa trophy dan sertifikat tersebut diserahkan oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla kepada Gubernur Kalbar Cornelis di Istana Wakil Presiden RI Jakarta, Kamis (21/12/2017) lalu.

Sebelumnya selama dua tahun berturut-turut Pemprov Kalbar meraih peringkat ketujuh.

Baca: Kalbar Raih Peringkat I Provinsi Keterbukaan Informasi Publik 2017

Dengan perolehan nilai 94,63 Kalbar berhasil mengungguli provinsi Jawa Tengah (peringkat kedua), Aceh (ketiga), DKI Jakarta (keempat), Jawa Barat (kelima), Nusa Tenggara Barat (keenam), Sumatera Selatan (ketujuh), Kalimantan Timur (kedelapan), DIYogyakarta (kesembilan) dan Sumatera Barat (peringkat kesepuluh).

Penghargaan yang tinggi selayaknya kita berikan kepada Gubernur Kalimantan Barat atas komitmennya terhadap keterbukaan informasi di Kalbar.

Baca: Akhir Pelarian DPO Pencabulan Asal NTT Ini Ditangan Polsek Meliau, Begini Nasibnya

Juga kepada Dinas Kominfo Provinsi Kalbar serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kalbar yang senantiasa bersinergi dengan Komisi Informasi Provinsi Kalbar dalam mendorong badan publik Kalimantan Barat semakin transparan.

Mengapa keterbukaan informasi publik sangat penting di era demokrasi? Karena seperti disampaikan Wapres Jusuf Kalla dalam sambutannya, dengan keterbukaan itu, rakyat bisa mengetahui apa yang dilakukan pemerintah.

Keterbukaan informasi sangat penting untuk kita semua, untuk menjalankan demokratisasi, keterbukaan. Tanpa informasi terbuka, tentu kita sulit untuk menjalankan pemerintahan atau negara yang demokratis.

Halaman
12
Editor: Dhita Mutiasari
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved