TPAKD KKR Jadi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah ke-58, Ini Harapan OJK

Eko Ariantoro mengatakan pembentukan dimaksud dalam rangka memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat.

TPAKD KKR Jadi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah ke-58, Ini Harapan OJK
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/MASKARTINI
Direktur Pengembangan Inklusi Keuangan OJK, Eko Ariantoro 

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Maskartini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Direktur Pengembangan Inklusi Keuangan OJK, Eko Ariantoro mengatakan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Kubu Raya (KKR) merupakan TPAKD yang pertama memiliki TPAKD di Kalbar.

Ke depan ia berharap TPAKD KKR menjadi contoh minimal kabupaten di Kalbar.

Direktur Pengembangan Inklusi Keuangan OJK, Eko Ariantoro saat menghadiri pengukuhan TPAKD mengatakan pembentukan dimaksud dalam rangka memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengakses jasa keuangan di KKR.

"Akses keuangan yang terbuka dan dapat dimanfaatkan bagi seluruh masyarakat mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat.Tentunya disertai dengan pemahaman masyarakat tentang produk dan layanan jasa keuangan. Akses keuangan harus dijamin dan dapat dirasakan oleh masyarakat KKR. Oleh karena itu peran TPAKD sangat penting," ujar Eko pada Senin (11/12/2017).

(Baca: Harap Akses Permodalan UMKM Terbuka, Ini Harapan Lain Wakil Bupati KKR Terhadap TPAKD )

Program percepatan akses keuangan menjadi fokus perhatian dan prioritas Pemerintah. Hal ini dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). Eko menambahkan saat ini secara nasional inklusi keuangan atau akses keuangan di Indonesia termasuk Kalbar dan KKR masih terbilanb rendah dan perlu perhatian semua pihak.

"OJK bersama Kementerian Dalam Negeri telah menginisiasi pembentukan TPAKD melalui Radiogram Menteri Dalam Negeri kepada seluruh Kepala daerah tingkat Provinsi,Kabupaten,Kota. Pekerjaan rumah kita bahwa akses keuangan kita masih rendah di mana secara nasional hanya berkisar 29,7 persen dan yang melek produk keuangan baru 67 persen, artinya masih banyak memiliki produk keuangan namun belum paham," jelasnya.

Selanjutnya kata Eko akan dilakukan business matching, cara sederhana untuk mendeskripsikan peran TPAKD di daerah. TPAKD akan mengidentifikasi kebutuhan pengembangan ekonomi daerah, yang disesuaikan dengan potensi dan karakteristik daerah, selanjutkan akan dilakukan pembentukan kelompok kerja (POKJA) TPAKD yang diperlukan, guna mendukung program kerja dimaksud,
tentunya dengan penguatan peran industri jasa keuangan.

"Pembentukan TPAKD Kabupaten Kubu Raya pada hari ini merupakan TPAKD yang ke-58 (28 TPAKD tingkat Provinsi dan 30 TPAKD tingkat kabupaten kota. Program TPAKD diharapkan sejalan dengan program pemerintah daerah, terutama untuk mendukung visi Pemda dalam mewujudkan Kabupaten Kubu Raya yang maju, harmonis, dan berbudaya serta memiliki daya saing," ungkapnya.

Agar dapat berjalan efekfif, maka kata Eko keberadaan TPAKD langsung di bawah koordinasi Pemerintah Daerah.

"Tentunya dengan komitmen dan dukungan yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) di daerah. Harapan semua pembentukan TPAKD KKR diharapkan mampu menumbuhkan sinergi yang positif antar pemangku kepentingan di daerah, terutama di dalam mendorong ketersediaan akses keuangan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah," ujarnya.

Penulis: Maskartini
Editor: Rizky Zulham
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help