TribunPontianak/

Wah, Kubu Raya Masuk Nominasi 10 Daerah Miliki Kebijakan Pemenuh Hak Asasi Manusia

Kabupaten Kubu Raya secara perlahan Kubu Raya terus menerus melakukan inovasi untuk memberikan pemenuhan hak azasi manusia di Kubu Raya.

Wah, Kubu Raya Masuk Nominasi 10 Daerah Miliki Kebijakan Pemenuh Hak Asasi Manusia
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/YOUTUBE
Wakil Bupati Kubu Raya Hermanus 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Madrosid

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KUBU RAYA - Memilik sejumlah program kebijakan dalam hal pelayanan serta inovasi, Kabupaten Kubu Raya masuk dalam 10 nominasi daerah kabupaten atau kota se-Indonesia dengan program telah melakukan kebijakan dalam menunjang kebutuhan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia.

Hasil ini, berdasarkan riset oleh NGO Infid bersama KomnasHam. Sehingga mendapat undangan untuk mengisi diskusi mengenai Hak Asasi Manusia di Manhattan Hotel Jakarta, Kamis (7/12/2017)

Wakil Bupati Kubu Raya, Hermanus hadir sebagai nara sumber.

(Baca: Layanan Kepolisian 110 Dinilai Bermanfaat Bagi Warga Perbatasan Kalbar )

Memberikan keterangan Kubu Raya sebagai daerah baru, harus terus dilakukan dorongan dalam semua hal.

Hal itulah yang dilakukan sejak pemerintahan Rusman Ali-Hermanus dimulai, sampai akhirnya, Kabupaten Kubu Raya berhasil melakukan berbagai kebijakan dan inovasi pelayanan dalam memberikan pemenuhan hak-hak masyarakat.

"Mulai dari penyediaan infrastruktur, fasilitas pelayanan baik kesehatan maupun pelayanan umum lainnya. Seperti pelayanan kependudukan jemput bola serta pelayanan kesehatan dengan cukup memiliki KTP Kubu Raya," katanya, dalam diskusi.

(Baca: Quatrick Ricky Bawa Kemenangan Kedua FPOK IKIP PGRI di Penyisihan grup ISBM Fisip Untan)

Ia menuturkan, Kabupaten Kubu Raya secara perlahan Kubu Raya terus menerus melakukan inovasi untuk memberikan pemenuhan hak asasi manusia di Kubu Raya.

"Kami sejak awal memimpin Kubu Raya bersama pak Rusman Ali mencoba melakukan terobosan untuk memberikan pemenuhan hak kepada masyarakat di Kubu Raya," ungkapnya.

Diantaranya dari pembangunan infrastruktur. Sebab, pembangunan infrastruktur merupakan satu diantaranya sebagai upaya pemenuhan hak masyarakat untuk mendapatkan akses yang memadai.

"Pelayanan kesehatan yang gratis cukup dengan KTP Kubu Raya. Pelayanan kependudukan jemput bola, pelayanan pendidikan dan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dan berkualitas," terang Hermanus.

Hermanus mengatakan meskipun sudah ada kebijakan yang dilakukan, namun Pemerintah Kubu Raya terus berupaya memberikan pemenuhan hak asasi manusia terhadap masyarakat

"Karena kita menyadari bahwa masih ada banyak hal yang perlu terus dilakukan untuk pembenahan dan perbaikan pelayanan kepada masyarakat termasuk masyarakat yang penyandang disabilitas," pungkasnya. 

Penulis: Madrosid
Editor: Dhita Mutiasari
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help