Sidang Kedelapan, Perkara Rektor IAIN Pontianak Masih Berlanjut

Sidang dipimpin Hakim Ketua Haryanta SH MH didampingi dua orang hakim anggota dan satu panitera. Terdakwa didampingi dua orang penasehat hukum...

Sidang Kedelapan, Perkara Rektor IAIN Pontianak Masih Berlanjut
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/RIZKY PRABOWO RAHINO
Para saksi diambil sumpah sebelum sidang kedelapan terdakwa kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) pengadaan meubelair Rumah Susun Mahasiswa (Rusunawa) STAIN Pontianak (red_sekarang IAIN Pontianak) Tahun 2012 Hamka Siregar berlangsung di Ruang Kartika, Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Pontianak, Jalan Urai Bawadi, Rabu (6/12/2017). 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rizky Prabowo Rahino

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Rektor Institut Agama Islam Negara (IAIN) Pontianak Hamka Siregar kembali jalani sidang kedelapan sebagai terdakwa kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) pengadaan meubelair Rumah Susun Mahasiswa (Rusunawa) STAIN Pontianak (red_sekarang IAIN Pontianak) Tahun 2012 di Ruang Kartika, Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Pontianak, Jalan Urai Bawadi, Rabu (6/12/2017). 

Sidang beragenda pemeriksaan pokok perkara hadirkan dua orang saksi ahli dari pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) yakni dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Pusat, Cipto Prasetyo Nugroho dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalbar Rizky Prasetyo.

Sidang dipimpin Hakim Ketua Haryanta SH MH didampingi dua orang hakim anggota dan satu panitera. 

Terdakwa didampingi dua orang penasehat hukum diantaranya Maskun Sofyan SH dan Sobirin SH . Kejaksaan Negeri (Kejari) Pontianak mengutus tiga JPU yakni Juliantoro SH, Rita Hilga SH dan Wara SH.

(Baca: Keluarkan Dana Rp 1 Miliar Lebih, Pemda Kapuas Hulu Bangun Tempat Sentral Pembuatan Madu )

Sebelum memberikan keterangan pada sidang nomor perkara 48/Pid.Sus-TPK/2017/PN Ptk, kedua saksi diambil sumpah di bawah kitab suci.

Selanjutnya, satu per satu saksi dicecar pertanyaan terkait proyek pengadaan meubelair dari Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa.

(Baca: BPOM Kalbar Razia Kosmetik di Pasar Kapuas Indah, Lihat Wajah Pedagangnya Sampai Tegang Kayak Gini! )

Mulai dari pentingnya dibentuk Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) secara aturan, dasar menetapkan PPHP dan berbagai pertanyaan menyangkut dugaan kerugian negara.

Penulis: Rizky Prabowo Rahino
Editor: Mirna Tribun
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help