TribunPontianak/

Memprihatinkan, Ketersediaan Logistik BPBD Sintang Jauh dari Kata Cukup

Pihaknya sejak bulan lalu juga sudah menyampaikan usulan bantuan logistik ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Memprihatinkan, Ketersediaan Logistik BPBD Sintang Jauh dari Kata Cukup
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ WAHIDIN
Kepala BPBD Kabupaten Sintang, Simon Patanduk saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (6/12/2017) pagi. 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Wahidin

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINTANG- Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sintang, Simon Patanduk mengatakan bahwa ketersediaan logistik saat ini masih jauh daripada cukup untuk menangani bencana banjir yang kini terjadi di beberapa daerah di Kabupaten Sintang.

"Kalau untuk sementara logistik kita khususnya beras itu hanya sekitar 90 karung saja, jadi tidak mencukupi untuk menangani bencana banjir ini. Kemarin kita hitung-hitung, kalau untuk memenuhi data di Kayan saja itu sampai dua ton," katanya, Rabu (6/12/2017) pagi.

(Baca: Rawan Banjir Hingga Februari 2018, Begini Kesiapan BPBD Sintang )

Oleh karena itu, pihaknya sejak bulan lalu juga sudah menyampaikan usulan bantuan logistik ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

"Bulan lalu saya sudah usulkan ke BNPB untuk minta bantuan logistik, tapi sudah satu bulan kita tunggu. Kemudian minggu lalu sudah kita koordinasi lagi belum juga turun," ujar Simon.

(Baca: Mercure dan Yayasan Bhakti Suci Gelar Fire education )

Sementara itu, lanjutnya jika kondisi banjir berlangsung cukup lama sehingga mengakibatkan masyarakat dalam kesulitan maka ada alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan logistik.

"Jika sudah begitu, kita tidak perlu lagi menunggu BNPB. Kita punya dana Biaya Tanggap Darurat (BTT) milik Pemda Sintang. Itu bisa keluarkan jika sudah ada SK Tanggap dari Bupati Sintang," terangnya.

Menurutnya, BTT yang nominalnya sekitar tiga miliar tersebut kini berada di Kas Pemerintah Kabupaten Sintang khususnya di BPKAD.

"Tapi itu mungkin sudah tak utuh karena bukan hanya BPBD saja yang memerlukannya. Kalau ada status sosial atau bencana sosial itu dari dinas sosial bisa memintannya. Kemudian kasus lain seperti rabies yang mewabah juga bisa pakai anggaran tersebut," pungkasnya. 

Penulis: Wahidin
Editor: Dhita Mutiasari
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help