Dilibatkan Beri Pendapat Kasus Korupsi Meubelair IAIN, Ini kata Saksi Ahli LKPP Pusat

Terkait kapan dibentuknya PPHP, Cipto menjelaskan dalam Perpres memang tidak disebut kapan waktu pastinya.

Dilibatkan Beri Pendapat Kasus Korupsi Meubelair IAIN, Ini kata Saksi Ahli LKPP Pusat
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ DESTRIADI YUNAS JUMASANI
Haryanta SH MH, Hakim Ketua persidangan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan meubelair Rusunawa STAIN Pontianak bertanya kepada saksi Ahli Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Pusat, Cipto Prasetyo Nugroho meninggalkan kursi saksi usai memberikan keterangan di Pengadilan Tipikor, Jalan Uray Bawadi, Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (06/12/2017) siang. Cipto Prasetyo Nugroho menegaskan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) seharusnya dibentuk dalam proyek pengadaan meubelair STAIN Pontianak Tahun 2012. TRIBUN PONTIANAK/DESTRIADI YUNAS JUMASANI 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rizky Prabowo Rahino

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Saksi Ahli Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Pusat, Cipto Prasetyo Nugroho menerangkan ia mendapat penugasan dari LKPP Pusat untuk beri pendapat dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) pengadaan meubelair Rumah Susun Mahasiswa (Rusunawa) STAIN Pontianak (red_sekarang IAIN Pontianak) Tahun 2012.

Seingat ia, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tidak menetapkan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).

Dalam perjalanannya ketika pekerjaan sudah selesai dan dibayar, timbul permasalahan dalam struktur proyek itu karena tidak ada PPHP.

(Baca: BW Sebut Kecendrungan Koruptur dari Kalangan Muda )

"Tidak ada BA (Berita Acara) PPHP dalam proyek itu. BA merupakan satu diantara syarat yang menyatakan pekerjaan selesai. Itu ada dalam Pasal 18 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 Terkait Pengadaan Barang dan Jasa proyek sebagaimana diubah dalam Perpres 70 Tahun 2012," ungkapnya saat sidang kedelapan di Ruang Kartika, Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Pontianak, Jalan Urai Bawadi, Rabu (6/12/2017).

(Baca: Berkelahi Melawan Korupsi, BW: Buku Ini Tanggungjawab Publik Saya )

Cipto menegaskan PPHP itu mutlak harus dibentuk oleh KPA. PPHP punya tugas memeriksa, menerima, menerbitkan dan menandatangani BA penyelesaian proyek.

"KPA membentuk PPHP itu bagian dari sistem check and balance. PPK, Pokja dan PPHP itu kedudukannya satu garis. PPK tidak mengatasi PPHP dan Pokja, begitu juga sebaliknya. Tanpa dibentuk PPHP, maka sistem check and balance tidak berjalan dengan baik. PPK, Pokja dan PPHP harus saling berkoordinasi," terangnya.

Terkait kapan dibentuknya PPHP, Cipto menjelaskan dalam Perpres memang tidak disebut kapan waktu pastinya.

Halaman
12
Penulis: Rizky Prabowo Rahino
Editor: Dhita Mutiasari
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved