TribunPontianak/

Citizen Reporter

Mogok Kerja, Ribuan Karyawan PT Patiware Gelar Aksi Damai

Dari rapat bersama disepakati aksi moker pada tanggal 4 desember 2017 dengan tema Aksi damai bela buru 412.

Mogok Kerja, Ribuan Karyawan PT Patiware Gelar Aksi Damai
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA
Ribuan Karyawan PT Patiware memenuhi lapangan perusahaan guna menuntut hak-haknya melalui mogok kerja dan aksi damai, Bengkayang, Senin (4/12/2017). 

Citizen Reporter
Reza Satriadi
Ketua DPC f-hukatan KSBSI Kabupaten Bengkayang

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, BENGKAYANG - Ketua DPC f-hukatan ksbsi kabupaten bengkayang Reza Satriadi, ketua Pengurus Komisariat F-hukatan Pabrik Sungai Adong, Asdiansyah, dan ketua Pengurus Komisariat F-hukatan Kebun Sungai Adon, iswanto benny sanjaya, ketua Pengurus Komisariat F-hukatan Kebun sungai Tallo,  Zoelhelfi menggelar mogok kerja dan demontrasi kepada PT Patiware. Dimana moker tersebut diikuti hampir oleh seluruh karyawan PT tersenut.

"Moker ini kami gelar dikarenakannya pada tanggal 21 oktober pihak serikat buruh mengirimkan surat untuk melakukan dialog tentang penerapan struktur skala upah tetapi surat itu tidak direspon. Kemudian pada tanggal 30 Oktober pihak serikat buruh kembali mengirimi perusahaan surat untuk mengajak berdialog dengan case yang sama, tetapi lagi-lagi pihak perusahaan tidak merespon," ujar Ketua DPC f-hukatan ksbsi kabupaten bengkayang Reza Satriadi, Selasa (5/12/2017).

(Baca: Kecewa Perusahaan Tidak Hadir Pertemuan, Karyawan PT BKP Mogok Kerja )

Dari tidak diresponnya surat dari serikat buruh itulah, maka diakuinya pada tanggal 16 november 2017, para koordinator dan ketua PK mengadakan rapat di kediaman DPC. Dimana pada rapat tersebut menyatakan bahwa serikat buruh harus melakukan moker dan unras dalam hal untuk menuntut hak-hak pekerja selama ini.

"Dari rapat bersama disepakati aksi moker pada tanggal 4 desember 2017 dengan tema Aksi damai bela buru 412. Pada tanggal 27 november pihak serikat buruh mulai mendristribusian surat pemberitahuan moker kepada Diskopnakertrans kaupaten bengkayang, dan pihak perusahaan, dengan tembusan kapolres bengkayang, kapolsek sungai raya, dpp f-hukatan ksbsi, dan korwil ksbsi Kalimantan barat," ungkapnya.

Pada moker dan unjuk rasa tersebutlah diakuinya disampaikan beberapa tuntutan kepada PT yang bersangkutan.

"Adapun isi tuntutan pada moker tersebut adalah, pihak perusahaan harus menerapkan struktur skala upah, Kejelasan status BHL, Pengkomponenan tunjangan tetap ke upah lembur, dan Surat peringatan agar tidak diberikan semena-mena," katanya.

Sebelum aksi diakuinya surat dari perusahaan keluar mengatakan bahwa aksi moker adalah illegal, padahal dari pihak serikat sudah sesuai dengan aturan karena tidak melanggar kepmen 232 tahun 2004.

"Pada tanggal 30 november pihak diskopnakertrans kabupaten bengkayang mengirimkan surat untuk melakukan perundingan penyelesaian moker di kantor dinas  tersebut pada tanggal 4 desember 2017 bertepatan dengan aksi moker. setelah melakukan perundingan dengan disnaker dan serikat buruh pre-moker maka diskopnakertrans kaupaten bengkayang memindahkan tempat perundingan ke kantor PT patiware karna asumsi dari serikat buruh tidak ada yang mengawal peserta aksi tersebut, inilah yang kami anggap aksi kami legal," katanya.

Diakuinya saat akan dilaksanakan perundingan sempat terjadi perdebatan, namun akhirnya dapat di selesaikan.

"Rapat dihadiri sekitar 50 orang yang mewakili karyawan dari 3 PK ditambah dengan ketua DPC, anggota DPRD kabupaten engkayang dari komisi C ( Joni Abdullah ) dan di moderatori oleh Kapolsek sungai Raya Bapak Firdaus, sedangkan pihak perusahaan dihadiri oleh, Gazali, Sangkan tampubolon, andreas aritonang, teguh, tamaji, manager pabrik, manager KSA, dan KST. Diawal pertemuan ketua dpc dan anggota dewan sempat disuruh keluar oleh sangkan tampubolon dengan dalih mereka akan bicara perwakilan karyawan, tetapi dari pihak dpc dan anggota dewan tetap ngotot didalam dikarenakan pertemuan tersebut merupakan agenda disnaker," ungkapnya

Dari perundingan tersebut diakuinya diperoleh beberapa keputusan yang harus dilakukan oleh PT Patiware.

"Maka hasil perundingan diperoleh keputusan bahwa, struktur skala upah di PT. patiware diterapkan pertanggal 1 januari 2018 walaupun telat sesuai permenaker no 1 tahu 2017 pada tanggal 23 0ktober 2017. Kemudian masalah BHL dan pekoponenan upah lembur serta masalah kesemena-menaan pihak perusahaan memberika SP, dalam kasus sp. Pihak perusahaan ada yang memberikan SP dengan penurunan status karyawan dari SSKU dan BHL, bahkan ada karyawan yang SK SKU nya sudah keluar, dikarenakan si karyawan cuti hamil pihak perusahaan mencabut kembali surat keputusan ( SK ) SKU tersebut," tutupnya.

Penulis: Try Juliansyah
Editor: Rizky Zulham
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help